TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Kurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935

·

Kurs Pajak 7–13 Oktober 2026: Dolar AS Naik Jadi Rp17.935

Jakarta, PajakOnline — Kementerian Keuangan menetapkan kurs pajak yang berlaku pada 7 Oktober hingga 13 Oktober 2026 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 48/MK/EF.2/2026.

Dalam ketetapan tersebut, nilai kurs dolar Amerika Serikat (USD) ditetapkan sebesar Rp17.935 per USD1, naik Rp72 dibandingkan periode sebelumnya.

Kurs pajak ini menjadi dasar penghitungan dan pelunasan sejumlah kewajiban perpajakan dan kepabeanan, termasuk Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Keluar, serta Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang menggunakan valuta asing.

Selain dolar AS, pemerintah menetapkan kurs untuk 24 mata uang lainnya. Beberapa di antaranya adalah dolar Australia Rp12.496,39, dolar Kanada Rp12.618,02, ringgit Malaysia Rp4.392,54, poundsterling Inggris Rp23.742,35, dolar Singapura Rp14.031,23, euro Rp20.281,62, dan renminbi China Rp2.672,92.

Untuk yen Jepang, kurs ditetapkan sebesar Rp11.379,64 per 100 yen.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa kurs pajak ditetapkan setiap pekan dan berlaku selama satu pekan, yakni dari Rabu sampai Selasa. Perhitungan kurs menggunakan rata-rata kurs selama satu pekan sebelumnya.

Sementara itu, apabila mata uang tertentu tidak tercantum dalam KMK, nilai yang digunakan adalah kurs spot harian mata uang tersebut terhadap dolar AS pada penutupan hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan kurs rupiah terhadap dolar AS yang ditetapkan dalam KMK.

(Kurs pajak selengkapnya, silakan scroll di website PajakOnline.com). 

Dengan demikian, pelaku usaha yang memiliki transaksi impor, ekspor, maupun kewajiban perpajakan dalam valuta asing perlu menggunakan kurs pajak sesuai periode berlakunya untuk menentukan nilai rupiah yang menjadi dasar penghitungan pajak.

Berita lainnya di Headlines