TRENDING
PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi Peminat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Cara Daftar NPWP Badan, Siapkan Dokumen Berikut Ini

·

Cara Daftar NPWP Badan, Siapkan Dokumen Berikut Ini

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerangkan cara mendaftarkan NPWP buat wajib pajak badan. Sejumlah dokumen perlu dipersiapkan agar wajib pajak badan mendapatkan NPWP, baik wajib pajak
yang berorientasi profit dan nonprofit maupun wajib pajak cabang.

DJP menyatakan, syarat pendaftaran NPWP Badan diatur dalam Pasal 9 ayat (4) PER-04/PJ/2020. NPWP adalah nomor yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagi wajib bajak badan, baik yang berorientasi profit (profit oriented) maupun yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented), terdapat beberapa dokumen yang perlu dilampirkan dalam permohonan pengajuan NPWP.

Pertama, fotokopi dokumen pendirian badan usaha berupa akta pendirian/dokumen pendirian dan perubahannya bagi wajib pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing.

Kedua, dokumen yang menunjukkan identitas diri seluruh pengurus badan, meliput fotokopi kartu NPWP bagi warga negara Indonesia (WNI) dan fotokopi paspor bagi warga negara asing (WNA) atau fotokopi kartu NPWP dalam hal WNA telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Untuk wajib pajak badan berbentuk kerja sama operasi (joint operation), dokumen yang diperlukan berupa fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi; fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota yang diwajibkan untuk memiliki NPWP.

Kemudian, dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota, meliputi fotokopi kartu NPWP bagi WNI dan fotokopi paspor bagi WNA atau fotokopi kartu NPWP dalam hal WNA telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Untuk cabang wajib pajak badan, dokumen yang diperlukan berupa fotokopi kartu NPWP pusat dan dokumen yang menunjukkan identitas diri pimpinan cabang atau penanggung jawab cabang meliputi fotokopi kartu NPWP bagi WNI dan fotokopi paspor bagi WNA atau fotokopi kartu NPWP dalam hal WNA telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Berita lainnya di Headlines