TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Cara Mengakses Aplikasi E-Bupot PPh 21/26

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 21/26 untuk pembuatan bukti potong (Bupot). Aplikasi ini juga berguna dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21/26.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) Nomor 12/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Bukti Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan menjelaskan, bupot merupakan formulir atau dokumen lain yang dibuat dan digunakan pemotong atau pemungut pajak sebagai bukti pungutan pajak telah dilakukan.

Warga negara yang dipungut pajak akan mendapatkan bupot. Sebaliknya, pemungut pajak wajib membuat bupot. Aplikasi e-Bupot 21/26 diluncurkan dengan pemberlakuan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk perhitungan PPh Pasal 21/26.

Aplikasi ini juga tertulis dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 (PER-2/PJ/2024).

Bupot terbagi menjadi dua jenis, pertama bupot dari pemotongan seluruh PPh, mulai dari PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 15, dan Pasal 4 Ayat 2. Kedua, bupot atas pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sesuai PMK Nomor 12 Tahun 2017, bupot PPh adalah dokumen formulir atau dokumen yang dibuat oleh pemotong PPh. Dokumen ini menjadi bukti atas pemotongan PPh yang dilakukan dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong.

Cara mengakses E-Bupot 21/26

- Buka browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan sejenisnya).
- Ketik laman https://djponline.pajak.go.id
- Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Masukkan kata sandi (password) DJPOnline.
- Lalu, pilih submenu ‘Aktivasi Fitur’.
- Ceklis ‘e-Bupot 21/26’.
- Kemudian, tekan tombol ‘Ubah Fitur Layanan’.
- Pengguna akan keluar aplikasi secara otomatis, silakan login kembali seperti langkah halaman sebelumnya.
- Selanjutnya, masuk ke menu ‘Lapor’.
- Masuk menu ‘Pra-Pelaporan’.
- Pilih ‘e-Bupot 21/26’.
- Silakan pilih daftar, rekam, dan/atau impor bupot PPh Pasal 21/26;
- Selesai.