TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Cara Menghitung Denda Pajak Motor Telat Bayar

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Setiap pemilik kendaraan wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak kendaraan ini dapat kita ketahui dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pemilik kendaraan harus melunasi pajak sebelum jatuh tempo. Sebab, kalau terlambat membayar pajak maka akan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku.

Misalnya, di wilayah DKI Jakarta, denda PKB sebesar 2% dari jumlah pajak terutang setiap bulannya. Hal tersebut sesuai Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD).

Pasal 12 ayat 6 Perda tersebut menjelaskan, jika pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo, akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% setiap bulannya.

Pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak akan dikenai denda hingga maksimal 24 bulan atau dua tahun, dengan total denda mencapai 48%.

Apabila pemilik kendaraan terlambat membayar pajak lebih dari satu tahun, mereka harus datang langsung ke kantor Samsat induk, karena pembayaran tidak bisa dilakukan melalui gerai atau secara online.

Untuk menghitung besaran denda terlambat perpanjang STNK, langkah pertama adalah memasukan data PKB dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) ke dalam perhitungan. SWDKLLJ ini sebesar Rp32.000 untuk motor dan Rp100.000 untuk mobil.

Berikut adalah rumus perhitungan denda pajak untuk sepeda motor;

[(PKB x 25 persen x banyaknya bulan terlambat) / 12 bulan] + denda SWDKLLJ

Sebagai contoh, jika motor terlambat membayar pajak selama satu bulan dengan besaran PKB pada STNK sebesar Rp 250.000, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
= [(Rp 250.000 x 25 persen x 1/12 bulan) / 12 bulan] + denda SWDKLLJ motor
= [(Rp 62.500 x 1/12 bulan) / 12 bulan] + Rp 32.000
= (Rp 5.208 / 12 bulan) + Rp 32.000
= Rp 37.208

Maka, pemilik motor yang terlambat membayar pajak selama satu bulan harus membayar denda sebesar Rp 37.208. Untuk keterlambatan pembayaran pajak selama dua tahun dengan PKB yang sama, total yang harus dibayarkan adalah Rp157.000. (Wiasti Meurani)