PajakOnline.com—Tarif PPh badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan atau badan. Dalam pemungutannya terdapat beberapa jenis pajak yang perlu dibayarkan oleh badan.
Wajib Pajak Badan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
Bentuk badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perseoran Komanditer (CV), sampai perseroan dan bentuk badan lainnya. Dalam tarif PPh badan ini memiliki mekanisme perhitungannya sendiri.
Pengertian Tarif PPh Badan
Tarif pajak penghasilan (PPh) badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023, tarif PPh yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 adalah 22%.
Sedangkan, tarif penghasilan badan yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022, yaitu tetap 22%. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Adapun Wajib Pajak Badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% jika jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu menjadi 19%.
Jenis-Jenis Pajak Penghasilan Badan
Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang wajib dibayarkan oleh badan. Mengutip dari buku Perpajakan (2023) oleh Hamidah, S.E., M.Ak, dkk, jenis pajak penghasilan yang harus dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan atau Wajib Pajak Badan adalah:
1. Pajak Penghasilan Pasal 15
Di dalamnya mengatur atas pajak yang dipungut dari wajib pajak yang mempunyai usaha di bidang industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan pengeboran minyak.
2. Pajak Penghasilan Pasal 22
Pajak ini biasanya dikenakan ke usaha tertentu, baik usaha milik pemerintah ataupun swasta yang kegiatannya berhubungan dengan perdangan ekspor/impor dan penjualan barang mewah.
3. Pajak Penghasilan Pasal 23
Regulasi ini mengatur penghasilan dari modal, jasa dan kegiatan tertentu. Ini merujuk pada transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham, royalti, bunga, hadiah dan lainnya.
4. Pajak Penghasilan Pasal 25
Ini merupakan pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran agar meringankan beban wajib pajak dan pembayaran pajak terutang harus dilakukan sendiri.
5. Pajak Penghasilan Pasal 26
Di dalamnya mengatur pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha di Indonesia atau transaksi pembayaran seperti gaji, bunga, dan sejenisnya ke Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.
6. Pajak Penghasilan Pasal 29
Di dalamnya mengatur atas jumlah pajak terutang dalam SPT tahunan PPh yang dikurangi dari nilai pajak terutang dikurangi kredit PPh dan PPh pasal 25 dari suatu perusahaan dalam satu tahun pajak.
7. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)
Ini merupakan pajak atas jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final dan tak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Pajak ini sering disebut sebagai PPh final.
Cara Menghitung Pajak Penghasilan Badan
Cara menghitung PPh Badan ini dapat dilakukan dalam beberapa langkah, sehingga wajib pajak badan perlu mengetahui cara menghitung pajak penghasilan. Ini contohnya:
Pada 2020, dalam laporan keuangan PT Merdeka Berjaya penghasilan kena pajak sebesar Rp5 miliar dan dapat memanfaatkan fasilitas pengurang pajak sesuai Pasal 31E.
Maka, pajak yang harus dibayar sebesar: 50% x 22% x Rp5 miliar = Rp550 juta.
Terdapat catatan bahwa pada tahun tersebut, PT Merdeka Berjaya telah menyetor pajak penghasilan karyawan sebesar Rp50 juta dan pajak PPh Pasal 23 sebesar Rp200 juta. Maka, pajak penghasilan terutang PT Merdeka Berjaya adalah: Rp550 juta – Rp50 juta – Rp200 juta = Rp300 juta. (Wiasti Meurani)
