TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Dana Desa untuk Infrastruktur Padat Karya Tunai

·

Dana Desa untuk Infrastruktur Padat Karya Tunai

PajakOnline.com— Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengadakan pertemuan dengan Imum Mukim, Reje atau Kepala Desa, Sekretaris Kampung dan Petue Kampung se Kabupaten Bener Meriah di GOR Kabupaten Bener Meriah pada Sabtu (14/3/2020).

Dalam pertemuan ini, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menyampaikan kepada seluruh kepala desa terkait penyaluran dan pemanfaatan dana desa.

"Penyaluran tahun ini sudah langsung masuk ke kas desa. Kalau ada keterlambatan penyaluran itu salah satunya dikarenakan APBDesnya belum selesai. Jadi, saya himbau kepada kepala desa agar segera menyelesaikan APBDesnya agar dana desa cepat cair," katanya.

Lebih lanjut, Gus Menteri menyampaikan sekaligus meminta kepada seluruh kepala desa agar penggunaan dana desa untuk tahap pertama yang sudah cair dapat digunakan untuk infrastruktur dengan sistem Padat Karya Tunai (PKT).

"Di dalam APBDesnya pasti ada untuk infrastruktur. Jadi, saya minta yang sudah dirancang ditengah tahun atau akhir tahun agar ditarik di awal-awal," katanya.

Menurut Gus Menteri, sistem PKT dapat memberikan daya tahan ekonomi desa, mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian desa maupun pendapatan masyarakat desa.

"Kalau yang dilibatkan dalam sistem PKT ini adalah penggangguran atau setengah pengangguran. Maka, mereka dapat pekerjaan dan peredaran uang pasti akan terjadi, konsumsi meningkat dan ini akan memberikan daya tahan ekonomi," katanya.

Di kabupaten Bener Meriah, kata Gus Menteri, sistem PKT sudah efektif dan efisien serta keterlibatan masyarakat dalam bekerja sudah muncul. Sehingga, dana desa sudaj sangat dirasakan oleh masyarakat desa.

"Target kami bagaimana dana desa itu dirasakan kehadirannya oleh sebagian besar warga desa. Bukan hanya pada elit-elit desa atau kelompok-kelompok yang dekat balai desa. Tapi, yang dipinggiran pun harus merasakan dana desa dan merasakan manfaatnya," katanya.

Dalam pertemuan ini, Turut dihadiri oleh Anggota DPR RI dapil Aceh Ruslan M Daud, Bupati Bener Meriah Tgk Sarkawi, Dirjen PDTu Kemendes PDTT Aisyah Gamawati dan Dirjen PPMD Kemendes PDTT Taufik Madjid.

Usai pertemuan, Gus Menteri menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis dari 800 transmigrasi Bener Meriah dan melanjutkan kegiatan meninjau Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Desa Blang Rakal.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines