TRENDING
Ungkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKunjungan Wisatawan Mancanegara 12,01 Juta hingga September 2026, Pariwisata Indonesia Terus TumbuhEkonomi Indonesia Menguat, Optimistis Momentum Pertumbuhan di Tengah Tekanan GlobalBukan Pajak Baru, Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Berlaku Otomatis Tanpa PermohonanSoal Transfer Uang Pribadi Kena Pajak, Ini Kata DJPNeraca Perdagangan Indonesia September 2026 Surplus USD3,36 Miliar, Defisit Migas Jadi PerhatianUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenPemerintah Masih Kaji Pajak Digital QRISIndonesia Perkuat Pertukaran Data Pajak Global, DJP Siap Akses Informasi Perusahaan Multinasional Mulai Tahun DepanDJP Tunjuk Tiga Pemungut PPN PMSE BaruDJP Siapkan Penambahan Pemungut PPN Digital Luar Negeri, Enam Lembaga Keuangan Sudah DitunjukDJP Beri Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Harus Ajukan Lewat CoretaxMenkeu Tegaskan Dompet Digital dan Transfer Uang Tak Otomatis Kena PPNPolri Tetapkan Listyo Sigit, Ahrie Sonta dan Eko Hadi sebagai Tersangka Penyadapan Presiden PrabowoDJP Perluas Pengawasan Transaksi Digital Luar Negeri, Cegah Pemungutan PPN BergandaKunjungan Wisatawan Mancanegara 12,01 Juta hingga September 2026, Pariwisata Indonesia Terus TumbuhEkonomi Indonesia Menguat, Optimistis Momentum Pertumbuhan di Tengah Tekanan GlobalBukan Pajak Baru, Pungutan PPN Hanya untuk Transaksi Barang dan Jasa Digital Luar NegeriBEI Evaluasi Insentif Pajak Emiten, Tarif PPh Badan 19 Persen Jadi Daya Tarik Perusahaan Melantai di BursaPemprov DKI Jakarta Kembali Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga 31 Desember 2026, Berlaku Otomatis Tanpa PermohonanSoal Transfer Uang Pribadi Kena Pajak, Ini Kata DJPNeraca Perdagangan Indonesia September 2026 Surplus USD3,36 Miliar, Defisit Migas Jadi Perhatian
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DJP Hentikan Sementara Layanan Coretax 5–8 Juni 2026 untuk Pemeliharaan Sistem

·

DJP Hentikan Sementara Layanan Coretax 5–8 Juni 2026 untuk Pemeliharaan Sistem

Jakarta, PajakOnline – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menghentikan sementara seluruh layanan yang terintegrasi dengan Coretax Administration System mulai Jumat, 5 Juni 2026 pukul 18.00 WIB hingga Senin, 8 Juni 2026 pukul 05.59 WIB.

Penghentian sementara tersebut dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sistem guna mendukung kualitas layanan perpajakan yang lebih optimal.

Kebijakan tersebut diumumkan melalui Pengumuman Nomor PENG-35/PJ.09/2026 yang diterbitkan Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.

Selama periode pemeliharaan berlangsung, wajib pajak tidak dapat mengakses aplikasi Coretax maupun seluruh layanan perpajakan yang terhubung dengan sistem tersebut.

DJP menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan berkelanjutan terhadap sistem administrasi perpajakan nasional.

Peningkatan kapasitas sistem diharapkan dapat memperkuat stabilitas layanan, meningkatkan kinerja aplikasi, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Selama masa downtime, berbagai layanan yang biasanya tersedia melalui Coretax tidak dapat digunakan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki kebutuhan administrasi perpajakan, seperti pelaporan, pembayaran, atau pengajuan layanan tertentu, diimbau untuk menyelesaikan keperluannya sebelum jadwal penghentian sistem dimulai.

DJP juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat penghentian sementara layanan tersebut. Otoritas pajak berharap masyarakat dapat memahami bahwa pemeliharaan sistem ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan perpajakan di masa mendatang.

Dengan semakin luasnya penggunaan Coretax sebagai tulang punggung administrasi perpajakan nasional, keandalan sistem menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi digital perpajakan. Karena itu, pemeliharaan berkala dinilai perlu dilakukan guna menjaga keamanan, stabilitas, dan kapasitas layanan bagi jutaan wajib pajak di seluruh Indonesia.

Berita lainnya di Headlines