TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Gerakan Tabungan Pajak Kendaraan Mulai Berjalan di Sumatera Barat

·

Gerakan Tabungan Pajak Kendaraan Mulai Berjalan di Sumatera Barat

PajakOnline.com—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) kini memiliki program Gerakan Tabungan Pajak Kendaraan. Gerakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat melunasi kewajiban pajak kendaraannya dengan cara menabung.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, Gerakan Tabungan Pajak Kendaraan merupakan upaya mengoptimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menuju pembangunan berkelanjutan.

“Sasaran dari Gerakan Tabungan Pajak Kendaraan ini adalah seluruh Wajib Pajak kendaraan di Provinsi Sumatera Barat. Namun, pada tahap awal sasaran difokuskan kepada ASN (Aparatur Sipil Negara) Provinsi Sumbar dan nantinya secara bertahap ke masyarakat Wajib Pajak,” kata Mahyeldi dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/5/2024).

Gerakan Tabungan Pajak Kendaraan membutuhkan dukungan dan sinergitas warga masyarakat Sumbar. Oleh karena itu, Mahyeldi mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyukseskan program ini demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan di Sumbar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbar Syefdinon menjelaskan Gerakan Tabungan Pajak Kendaraan adalah inovasi baru yang dilakukan pemprov di seluruh Indonesia.

“Sumbar menjadi provinsi pertama yang merancang dan menerapkan Gerakan Tabungan Pajak. Untuk saat ini, Gerakan Tabungan Pajak Kendaraan berjalan melalui kemitraan bersama kantor pelayanan Samsat bersama perbankan, yang dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nagari,” terang Syefdinon.

Inovasi tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor. Secara teknis, masyarakat akan membuka buku tabungan, lalu menabung sesuai kewajiban pajak kendaraannya sebelum periode jatuh tempo.

“Pada saat jatuh tempo, tabungan nanti akan dipotong secara otomatis, sehingga masyarakat tidak perlu repot lagi mengurus administrasi pajak di Samsat. Setelah pajak kendaraan bermotor dipotong secara otomatis, masyarakat bisa meminta bukti pembayaran ke Samsat dengan melampirkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang pembayaran pajaknya melalui tabungannya—semua tercatat dalam sistem,” urai Syefdinon.

Bapenda Sumbar akan menerapkan Gerakan Tabungan Pajak untuk mengoptimalkan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), hingga pajak rokok.

Baca Juga:

https://www.pajakonline.com/pemerintah-ingin-kuasai-61-saham-pt-freeport-ternyata-ini-alasannya/

Berita lainnya di Headlines