TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Hingga 2024 Dana Desa Disalurkan Rp400 Triliun

·

Hingga 2024 Dana Desa Disalurkan Rp400 Triliun

PajakOnline.com— Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, dana desa menjadi tulang punggung bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak akan disebut sebagai negara maju jika masih memiliki banyak desa tertinggal.

"Nggak mungkin Indonesia maju tanpa desa maju. Desa maju, Indonesia maju. Kemajuan Desa adalah penanda kemajuan Indonesia," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (12/3).

Dalam lima tahun terakhir, yakni sejak tahun 2015-2019 pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp257 Triliun, ditambah tahun 2020 sebesar Rp72 Triliun. Hingga tahun 2024, direncanakan total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp400 Triliun.

"Untuk di Sulawesi Utara, total dana desa dari tahun 2015-2019 sebesar Rp4,75 Triliun. Jadi apa? jadi jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), tambatan perahu, embung, dan sebagainya," ungkapnya.

Di Sulawesi Utara sendiri, menurut Budi Arie, pada tahun 2019 masih memiliki sebanyak 12 desa dengan status sangat tertinggal dan 321 desa tertinggal. Selebihnya, terdapat 976 desa dengan kategori berkembang dan sebanyak 197 desa maju.

"Belum ada contoh desa mandiri di Sulawesi utara. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, kita bisa tingkatkan status semua desa di Sulawesi Utara," ujarnya.

" Masa depan bangsa Indonesia itu di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Itu absolute competitive advantage kita sebagai bangsa. Semua itu ada di Sulawesi Utara. Jadi masyarakat Sulut harus bisa menjadi salah satu yg terdepan mewujudkan Indonesia maju, " ujar Budi

Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O E Kandouw mengatakan, sebanyak 70 persen masyarakat Sulawesi Utara tinggal di desa. Meski demikian, jumlah pengangguran terbesar justru berada di kota.

Menurutnya, dana desa memiliki sumbangsih besar terhadap pengurangan jumlah pengangguran di desa.

"Setelah dievaluasi setelah adanya dana desa pengangguran di desa berkurang. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meminta dengan hormat agar dana desa tahun depan kalau bisa lebih besar dari tahun ini," ujarnya.

Menurutnya, dana desa ke depan tidak hanya akan menjadi ujung tombak pemerintahan desa, namun juga akan menjadi ujung tombak pemerintahan pusat dan daerah. Ia mengakui, bahwa dana desa sangat membantu pembangunan daerah, karena fiskal di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara masih tergolong rendah.

"Kalau tidak ada dana desa mau jadi apa. Kita bersyukur dengan adanya dana desa. Tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan," ujarnya.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines