TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Hot Pursuit

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Bea Cukai memiliki fungsi community protector dari barang-barang yang membahayakan kehidupan masyarakat dan industri. Perlindungan tersebut dilakukan melalui pengawasan oleh satuan tugas patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut DJBC (PMK 179/2019, Satuan Tugas (Satgas) Patroli Laut dapat melakukan hot pursuit apabila diperlukan dalam rangka pelaksanaan patroli laut.

Hot pursuit merupakan hak tiap negara pantai untuk melaksanakan tindakan pengejaran seketika terhadap kapal asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan negara pantai. Hot pursuit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum laut internasional.

Selain itu, adapun hak untuk melakukan pengejaran ini disebut hak pengejaran seketika (right of hot pursuit). Right of hot pursuit secara menyeluruh tertera dalam Pasal 111 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Implementasi dari hot pursuit juga telah disahkan Pemerintah Indonesia dalam bentuk UU No. 17/1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

Dalam pasal 111 UNCLOS 1982, hot pursuit terhadap suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira kapal tersebut telah melanggar peraturan negara tersebut. Pengejaran tersebut dimulai ketika kapal asing ada di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, jalur tambahan atau zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Jika pengangkut tidak mengindahkan perintah penghentian, maka hot pursuit tersebut dapat dilakukan tanpa henti sampai keluar wilayah kerja atau daerah pabean sepanjang memenuhi ketentuan.

Sementara itu, banyak negara yang melakukan hot pursuit sebagai bentuk penegakan hukum di laut, termasuk di Indonesia. Pihak yang berwenang melakukan hot pursuit di Indonesia bukan hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi juga lintas sektoral termasuk DJBC.

Selain PMK 179/2019, dalam melakukan hot pursuit dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan, Perdirjen Bea dan Cukai No.P-53/BC/2010, dan PP No.49/2009 tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai.

Selanjutnya, kewenangan hot pursuit juga tercantum dalam sejumlah peraturan lain di antaranya dalam UU Kelautan, UU Perikanan, UU Pelayaran, dan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) No. 1/2019.(Kelly Pabelasary)