PajakOnline.com—Badan Pusat Statistik (BPS) siang tadi mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia periode kuartal I-2021. Hasilnya, pertumbuhan perekonomian Indonesia masih minus.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tiga bulan pertama 2021 minus -0,96% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter/qtq). Sementara dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), perekonomian Indonesia mengalami kontraksi atau minus 0,74%.
Dengan demikian, kontraksi PDB Indonesia terus terjadi selama empat kuartal beruntun. Artinya, Indonesia masih berada dalam kondisi resesi ekonomi.
Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi minus dua kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi minus yang dialami Indonesia sudah terjadi sejak kuartal II-2020 yaitu minus 5,32%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi berlanjut ke kuartal III-2020 minus 3,49% dan minus 2,19% pada kuartal IV-2020.
“Selama triwulan I, inflasi hanya 1,37% yoy. Selama pandemi terjadi pelambatan inflasi di berbagai negara, bahkan ada yang mengalami deflasi karena mobilitas berkurang dan roda ekonomi bergerak lamban sehingga berpengaruh ke pendapatan dan permintaan,” kata Suhariyanto dalam Konferensi Pers, Rabu (5/5/2021).
Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam yakni minus 13,12%. Dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam minus 4,53%.
Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan minus 0,96% (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan minus 13,04%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam minus 43,35%.
Sebelumnya dalam pemberitaan media ini, ekonom senior dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan sudah mengatakan bahwa Indonesia masih dalam kondisi resesi.
“Kalau perkiraan ini benar, bahwa pertumbuhan ekonomi Q1/2021 (YoY) masih minus, maka target pertumbuhan ekonomi 5 persen untuk tahun 2021 semakin sulit tercapai,” kata Anthony, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS).
Menurut Anthony, realisasi pendapatan negara jauh di bawah target. Sehingga belanja negara berpotensi turun. Bisa-bisa kontraksi dibandingkan belanja negara 2020.
Kemudian, daya beli masyarakat masih lemah. Bahkan lebih lemah dari tahun 2020. Karena bantuan tunai kepada masyarakat dikurangi.
Di sisi produksi, produksi nasional saat ini jauh di bawah kapasitas normal. “Artinya, perusahaan belum bisa ekspansi. Belum bisa investasi. Meskipun dijejali kredit, mereka tidak bisa menerimannya. Mau investasi bagaimana, penjualan masih belum pulih. Pabrik masih kosong,” kata Anthony, mantan Rektor Kwik Kian Gie School of Business ini.
Terakhir, dan ini sebenarnya sebagai salah satu kunci pemulihan ekonomi, lanjut Anthony, tetapi sayangnya sekarang menjadi penghambat. Yaitu suku bunga kredit yang masih tinggi.
Dampak suku bunga tinggi ini menghancurkan ekonomi. Sebab, menyedot uang masyarakat dan perusahaan (karena harus bayar bunga tinggi), sehingga menghambat konsumsi masyarakat, menghambat kredit konsumsi khususnya untuk barang modal. Dan akibatnya menghambat ekspansi perusahaan.
“Kalau suku bunga kredit yang tinggi membuat banyak perusahaan bangkrut, maka pertumbuhan ekonomi 2021 bisa berlabuh di teritori minus lagi,” kata Anthony.
