PajakOnline.com—Proses sertifikasi halal harus dilakukan secara cepat dan murah untuk mengisi Kawasan Industri Halal (KIH) dengan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) halal. KIH merupakan salah satu upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia.
Saat ini, Sidoarjo Safe N Lock, Modern Cikande Industrial Estate, dan Bintan Inti Industrial Estate telah ditetapkan sebagai KIH. Namun, operasional di kawasan tersebut belum bisa dilakukan karena kendala proses sertifikasi halal dan biaya yang dianggap masih mahal oleh pelaku UMKM.
“Saya meminta kepada Menteri Agama dan BPJPH agar menindaklanjuti sesuai dengan peraturan turunannya yaitu terkait dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) jaminan produk halal terutama yang menyangkut kemudahan sertifikasi halal bagi UMK dan pendampingan proses produk halal bagi UMK,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin seperti kami kutip dari laman Setwapres, hari ini.
Wapres meminta pihak-pihak terkait untuk bersinergi agar KIH segera terisi dan beroperasi. Kepada Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Wapres meminta agar segera membuat peraturan terkait dengan sertifikasi produk halal.
Selanjutnya, kepada Kementerian Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Wapres mengimbau untuk segera menyelesaikan kodifikasi nomor sertifikasi halal pada pelaporan ekspor dan impor produk halal agar KIH segera terisi. Ia juga meminta fatwa halal yang cepat dari MUI dan promosi yang gencar dari Kementerian Investasi.
Menanggapi arahan Wapres, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh sertifikat halal bahkan dengan biaya gratis, apabila mampu memberikan pernyataan halal (self declare) karena menggunakan bahan produk yang dipastikan halal. Selain itu, Airlangga juga akan mendorong proses sertifikasi halal maksimal selesai dalam 21 hari agar biaya lebih rendah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan, penetapan tarif sertifikasi halal saat ini sedang dalam pembahasan lebih lanjut untuk penerbitan Peraturan Menteri Keuangannya (PMK).
“Self declare untuk UMKM biayanya adalah nol rupiah. Lalu ada pendanaan yang berasal dari APBN, APBD, Hibah, Dana Bergulir, atau bahkan CSR, dan pendanaan mempertimbangkan kondisi keuangan negara dengan prioritas dan kesepakatan dari sertifikasinya,” kata Menkeu Sri Mulyani.
