TRENDING
Prabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar DisitaPrabowo Ingatkan TNI: Ancaman Indonesia Kini Tak Hanya Perang Fisik, Siber hingga NarkotikaDJP Siapkan Strategi Kejar Setoran Pajak Rp2.593 Triliun Tahun DepanDJP Mutasi dan Kukuhkan 1.834 Pegawai, Pelantikan Hari IniRupiah Anjlok, Cadangan Devisa Turun, BI Menjadi Mesin Utang Luar NegeriPemerintah dan BI Perkuat Sinergi Fiskal-Moneter, Lima Pilar Jadi Fokus Jaga EkonomiPengawasan Transaksi Properti Makin KetatDJP Perketat Pengawasan Pajak hingga Akhir 2026Penerimaan Pajak Jakarta Barat Capai Rp58,28 TriliunKapolri Suyudi Mutasi 88 Perwira, 19 Kapolda BergantiDJP Terbitkan 454.377 SP2DK hingga September 2026PTKP Bisa Naik 2027, DJP Siapkan Strategi Perluas Basis PajakTax Goes to Campus, DJP Banten Tingkatkan Kesadaran Pajak Generasi Muda UPHDJP Terus Kejar Pajak Orang KayaPemajakan Marketplace Dimajukan Jadi 1 Oktober, Begini Alasan DJPHari Ini Sertijab Kapolri Baru dan Pelepasan Listyo SigitKPK Periksa Pegawai Adaro dan Dua Pegawai Pajak, Uang Lebih dari Rp1 Miliar Disita
PajakOnline Logo
PajakOnline
BerandaBerita Pajak
Kalkulator PajakHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Ini Strategi Pemerintah Tekan Kemiskinan Ekstrem

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada 2024. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, dua strategi utama pemerintah dalam mencapai target tersebut.

“Di tahun 2024 nanti, kita menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen, yang diupayakan melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban,” kata Wapres dalam Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Jumat (12/5/2023) di Hotel Sahid Bela Ternate, Maluku Utara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) lebih dari 9 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kategori miskin dan sekitar 2 persen termasuk kategori miskin ekstrem. Wapres pun meminta semua pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2024.

“Saya meminta seluruh pihak, betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor,” katanya.

Secara khusus, Wapres meminta para pendamping desa agar dapat meningkatkan peranan dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.

“Para pendamping desa agar membantu kepala desa dan aparatur dalam menguatkan konvergensi program di kantong-kantong kemiskinan, khususnya wilayah konsentrasi keluarga miskin ekstrem,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid mengungkapkan, perwujudan nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 saat ini telah dilakukan melalui Dana Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa.

“Melalui dana desa yang disalurkan langsung ke rekening kas desa, desa-desa di Indonesia telah berkontribusi besar salah satunya untuk mewujudkan nol persen atau mendekati nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024,” kata Taufik.

Turut hadir dalam acara ini, antara lain, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku Utara.