PajakOnline.com—Kebijakan perpajakan sangat mendukung industri pasar modal. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan membantu pemulihan di semua sektor terdampak pandemi Covid-19, termasuk pasar modal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, bentuk konkret dukungan pemerintah yang diberikan kepada industri pasar modal adalah insentif pajak. Antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan untuk perusahaan go public secara bertahap.
“Insentif ini diharapkan tentu bisa mendorong partisipasi perusahaan go public di pasar saham,” kata Airlangga Hartarto dalam acara pembukaan Capital Market Summit & Expo 2020 secara virtual pada hari ini, Senin (19/10/2020).
Melalui Peraturan Menteri Keuangan No.123/PMK.03/202, Menteri Keuangan menyebutkan wajib pajak (WP) badan atau bentuk usaha tetap yang memenuhi persyaratan tertentu berhak mendapatkan tarif 3 persen dari tarif PPh badan yang berlaku secara umum.
Tarif PPh badan yang dimaksud dalam beleid adalah 22 persen yang berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021 serta 20 persen untuk tahun pajak 2022. Dengan demikian, jika memenuhi persyaratan maka WP badan bisa mendapatkan tarif 17 persen—19 persen.
Beberapa persyaratan harus dipenuhi emiten. Salah satunya jumlah saham disetor ke bursa efek minimal 40 persen harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 tahun pajak.
Selanjutnya, Bagian Perpajakan dalam Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) apabila diperoleh wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu.Pengecualian juga diberikan untuk dividen yang diperoleh dari perusahaan di luar negeri dan diinvestasikan kembali di Indonesia paling sedikit 30 persen.
