PajakOnline.com—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebutkan ada lima sektor usaha yang membutuhkan modal kerja dari pemerintah.
Ketua Kadin Rosan P Roeslani mengungkapkan, kelima sektor usaha tersebut disuarakan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia (Gabel), dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
“Ini saya hanya memberi gambaran terkait masukan dari asosiasi di bawah Kadin, dari API, Gapmmi, dan lain-lain. Ini mereka hanya sampaikan berdasarkan demand mereka,” kata Roeslani dalam Webinar bersama INDEF di Jakarta pada Selasa (28/7/2020).
Menurut dia, modal kerja pemerintah akan digunakan selama 6 bulan ke depan untuk menjalankan operasional bisnis mereka di tengah pandemi Covid-19. Langkah itu, kata dia, sekaligus memperbaiki kinerja penerimaan pajak negara yang saat ini terkontraksi negatif akibat pandemi.
Dengan modal kerja tersebut sejumlah usaha dapat beroperasi, dengan begitu, sektor bisnis juga akan memberikan kontribusi perpajakan yang dia perkirakan bisa mencapai 87%.
“Kalau dunia usaha tidak dalam program yang dibantu otomatis penerimaan pajak kita yang memang akan turun akan lebih besar lagi. Ini jadi kendala memenuhi kebutuhan dalam menyelamatkan ekonomi ke depan.”
Ketua Kadin Rosan P Roeslani
Roeslani mengutarakan bahwa pemerintah juga memberikan jaminan bagi perbankan terkait dengan kredit yang nantinya disalurkan kepada sektor usaha. Dia menilai, saat ini masih ada keraguan pihak perbankan untuk memberikan kredit, di mana ada risiko kredit yang bisa saja menjadi ancaman bagi likuiditas bank.
Untuk bisa bisa mendorong kembali bank melakukan pinjaman modal kerja kepada sektor usaha, maka diperlukan penjaminan dari pemerintah. Karena itu, pihaknya terus mendorong agara ada penjaminan pemerintah kepada bank.
