TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Kanwil DJP Jaktim Sosialisasi Tarif Pemotongan PPh 21 kepada Bendahara Pemkot Jaktim

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur (Jaktim) bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur menyelenggarakan Sosialisasi PP No 58/2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PMK No 168/2023 terkait Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan di Kantor Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur, Selasa (14/2/2024).

Pejabat yang hadir dalam kegiatan ini adalah Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto, Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Agustinah, serta Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Timur Sugeng Satoto.

Seluruh Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur diundang untuk mengikuti sosialisasi ini yaitu Bendahara Suku Badan, Suku Dinas, Kecamatan dan Kelurahan sejumlah 112 peserta.

Membuka kegiatan, Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Kota Administrasi Jakarta Timur Agustinah menyampaikan terima kasih kepada Kanwil DJP Jakarta Timur dan melaporkan 112 bendahara lingkungan Pemerintah Kota Kota Administrasi Jakarta Timur mengikuti kegiatan hari ini.

“PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 sebagai upaya untuk memberikan pedoman mengenai penetapan tarif efektif dan petunjuk pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan adanya kegiatan sosialisasi PP 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023 ini, diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan memahami mengenai Tarif dan Petunjuk Pemotongan PPh 21 tersebut,” jelas Sugeng dalam sambutannya.

Selanjutnya, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Kusmanto, memberikan sambutan sekaligus membuka Acara Sosialisasi ini.

“Saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Kanwil DJP Jakarta Timur yang telah berkolaborasi sehingga kegiatan sosialisasi hari ini dapat terlaksana.

Semoga ilmu dan informasi yang kita pelajari hari ini membuka wawasan dan bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman bendahara,” tutur Kusmanto dalam sambutannya. Tim Penyuluh Kanwil DJP Jakarta Timur, Putri Pramitasari Penyuluh Pajak Ahli Pertama dan Yolanda Angelina Togatorop Penyuluh Pajak Ahli Pertama, serta Fernando Penyuluh Pajak Ahli Pertama KPP Pratama Jakarta Cakung menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut dengan memaparkan materi tentang PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PMK 168 Tahun 2023.

Dalam sesi sosialisasi, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi bersama Narasumber. Seluruh peserta mengikuti sosialisasi dengan antusias. Kegiatan ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah.