TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Otomotif

Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Bangun 846 SPKLU dan 1.401 SPBKLU

· ·

Kembangkan Ekosistem Kendaraan Listrik, Pemerintah Bangun 846 SPKLU dan 1.401 SPBKLU

PajakOnline.com—Pemerintah membangun 846 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebagai wujud Komitmen dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV). Adapun hal tersebut selaras dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyampaikan Indonesia akan menjadi produsen EV terbesar pada 2027. Untuk itu, ekosistem kendaraan listrik yang besar tersebut akan dibangun, mengintegrasikan nikel dengan tembaga, hingga bauksit.

Sementara itu, integrasi tersebut tentunya akan memungkinkan produksi baterai Electric Vehicle (EV), baterai lithium, mencapai nilai pasar yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengguna kendaraan listrik sebanyak 17.282 unit (roda empat) dan sebanyak 40.312 unit (roda dua), maka dari itu pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem.

Salah satunya dengan dengan membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk roda-4 dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum) untuk Roda-2 (SPBKLU). "Jumlahnya 846 SPKLU dan 1.401 SPBKLU," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam paparannya pada Seminar Investor Trust bertema ”Membangun Ekosistem Baterai Kendaraan listrik” di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, dengan pengembangan ekosistem kendaraan listrik tentunya akan mendukung transformasi menuju mobilitas berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia pada Net Zero Emision dan rencana konkret untuk mempercepat dekarbonisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Susiwijono juga menekankan pentingnya percepatan ekosistem kendaraan listrik bahwa pemerintah melalui kebijakan nyata telah mendorong percepatan ekosistem kendaraan listrik dengan ketersediaan pasokan tenaga listrik, infrastruktur stasiun pengisisian, dan rencana integrasi platform.

Dengan adanya kerja sama yang kuat dari semua pihak, termasuk Pemerintah, Perusahaan listrik dan otomotif, lembaga riset, dan masyarakat umum, untuk bersatu dalam mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik tersebut sangatlah diperlukan. Maka, masa depan mobilitas yang berkelanjutan akan tercipta.

“Terkait dengan EV ecosystem ini Pemerintah punya komitmen yang luar biasa besar, selain memandatkan di beberapa Leaders’ Declaration di ASEAN dan sebagainya. Tapi untuk kepentingan kita sendiri, baik sisi supply dan demand, Pemerintah akan komitmen untuk mendukung sepenuhnya pengembangan EV ecosystem ke depan,” pungkasnya.(Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Otomotif