PajakOnline.com—Pemerintah kini mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap hasil pertambangan batu bara. Ketentuan tersebut menjadi salah satu bagian dari perubahan Undang-Undang PPN yang masuk dalam klaster Perpajakan UU Cipta Kerja (Ciptaker). Dalam UU Ciptaker ini, hasil pertambangan batu bara tidak lagi masuk dalam jenis barang yang tidak dikenai PPN.
“Di dalam UU Cipta Kerja juga ditegaskan mengenai batu bara sebagai barang kena pajak. Oleh karena itu, dia menjadi terutang PPN,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja secara virtual pada Rabu sore (7/10/2020).
Pasal 112 RUU Cipta Kerja menghapus dan mengubah sejumlah ketentuan dari UU PPN, salah satunya adalah Pasal 4A ayat (2) mengenai pengelompokan jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dalam ayat itu disebutkan ada 4 jenis barang yang tidak dikenai PPN.
Pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara.
Kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
Ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Keempat, uang, emas batangan, dan surat berharga.
Sementara itu, dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN, jasa yang tidak dikenai PPN masih tetap 17 kelompok. Jasa tersebut meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial. jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, serta jasa pendidikan.
Selanjutnya, ada jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, serta jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
Kemudian, ada jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, serta jasa boga atau katering.
