TRENDING
Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, DJP Perluas Pemantauan TransaksiEnam Pekan Tersisa, DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak 100 PersenGubernur DKI Jakarta Tetapkan UMP 2027 Sebesar Rp6,13 Juta, Naik 7,1 PersenKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Manfaat Surat Setoran Elektronik, Bayar Pajak Jadi Mudah

·

Manfaat Surat Setoran Elektronik, Bayar Pajak Jadi Mudah

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan Surat Setoran Elektronik (SSE) sebagai billing pembayaran pajak secara online. SSE merupakan sistem pembayaran pajak elektronik yang dioperasikan oleh Biller DJP yang menggunakan sistem billing. Sistem ini menghasilkan kode billing untuk berbagai Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang diperlukan untuk pembayaran pajak secara online.

Dengan SSE pajak online, wajib pajak tidak perlu mengunjungi bank untuk membayar pajak, hanya dengan melakukan pembayaran pajak secara online melalui berbagai akses pembayaran, seperti ATM, dan internet banking.

Selain itu, SSE pajak bisa menjadi salah satu platform yang dapat membantu dalam urusan perpajakan dan bisa berkonsultasi mengenai pajak pembelian rumah jika ingin membeli rumah. Sebelum menggunakan layanan SSE, wajib pajak atau badan diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu.

Adapun beberapa jenis pajak yang bisa dibayar menggunakan SSE, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan (PBB-3), dan Pajak Penjualan Barang atas Mewah (PPnBM).

Berikut ini manfaat SSE:


  •  Kemudahan dan kenyamanan dalam pembayaran pajak, karena wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui berbagai akses pembayaran online, seperti internet banking, mobile banking, dan ATM.

  •  Proses pembayaran pajak menjadi lebih cepat dan efisien karena tidak perlu lagi antri di bank atau kantor pajak.

  • Pengurangan biaya administrasi karena tidak perlu lagi mencetak dan mengirimkan surat setoran pajak fisik.

  • Mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian data karena sistem SSE Pajak Online otomatis mengisi beberapa informasi yang diperlukan.

  •  Mempermudah pengarsipan data dan histori pembayaran pajak karena semua informasi tersimpan secara elektronik di sistem SSE.

  • -Transparansi dalam proses perpajakan karena semua informasi tercatat secara elektronik dan mudah untuk diakses.

  • Meningkatkan efisiensi dan akurasi data karena semua data terkait pembayaran pajak secara online diupdate secara real-time di sistem SSE. (Kelly Pabelasary)

Berita lainnya di Headlines