PajakOnline.com—Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 diarahkan sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional.
Program prioritas nasional tersebut meliputi pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan insfrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ramah lingkungan atau ekonomi hijau.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Pengarahan Pejabat Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, pada Kamis (16/6/2022).
“Memerhatikan prioritas nasional dan bagaimana nanti APBD disusun agar sejalan dengan prioritas tersebut,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, Menkeu menyampaikan fokusnya pada upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk diantaranya mengenai pengelolaan belanja daerah. Menkeu menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 11 tahun seluruh komponen belanja daerah tercatat terus mengalami peningkatan mulai dari sisi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja barang modal, dan belanja daerah lainnya. Meski begitu, Menkeu mengingatkan mengenai perlunya perbaikan pada komposisi anggaran belanja daerah serta percepatan realisasi belanja daerah yang masih melambat.
“Selama 11 tahun terakhir belanja daerah itu meningkat terus. Tahun 2011 transfer dari pusat itu hanya sekitar 450 triliun, sekarang sudah 770 triliun. Namun APBD kita menghadapi masalah percepatan realisasi belanja yang lambat,” terang Menkeu Sri Mulyani.
Selanjutnya, Menkeu berharap agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas penganggaran di daerah secara lebih tepat dan akuntabel. Menkeu juga mengatakan siap membantu dan bekerjasama mendukung Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang HKPD untuk membantu menyelesaikan permasalahan keuangan daerah.
“Reformasi belanja di daerah akan terus menjadi pusat perhatian kita semua. Tentu peranan Bapak dan Ibu sekalian penting, bagaimana kita menaikkan atau meningkatkan kualitas penganggaran kita, mengalokasikan anggaran secara lebih tepat, serta bagaimana memperbaiki SDM-nya. Termasuk untuk bidang keuangan di daerah, kami akan siap membantu dan kita bisa kerjasama,” ungkap Menkeu.
Menkeu juga berpesan agar para pengelola keuangan di daerah dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan memperbaiki alokasi belanja. Menkeu juga menyampaikan agar tetap berfokus kepada perbaikan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur dasar, meskipun di tengah dinamika kondisi ekonomi dunia yang tidak mudah seperti saat ini.
