PajakOnline | Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi bakal menerapkan Pajak Bangunan 1 (PB1) sebesar 5 persen kepada konsumen yang menikmati minuman di kedai kopi dan tempat makan.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seluruhnya akan digunakan untuk pembangunan Kota Sukabumi.
"PB1 itu pajak yang dititipkan oleh konsumen ke pedagang. Jadi, misalnya harga secangkir kopi Rp15.000, maka dengan PB1 sebesar 5 persen akan ada tambahan Rp750 yang menjadi bagian dari pajak tersebut," kata Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, dikutip Jumat (9/5/2025).
Bobby mejelaskan PB1 berbeda dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bila PPN 10 persen disetor ke kas negara, maka PB1 5 persen akan masuk ke kas daerah dan dimanfaatkan langsung untuk kepentingan masyarakat Sukabumi.
"Kalau dikombinasikan, misalnya konsumen juga dikenai PPN 10 persen, maka total pajak menjadi 15 persen. Tapi perlu diketahui, PPN itu masuk ke pusat, sedangkan PB1 akan masuk ke kas daerah," terang Bobby.
PB1 yang termasuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Pajak ini akan dipungut oleh pemerintah daerah melalui pelaku usaha dan merupakan pajak restoran yang dikenakan atas pelayanan makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat.
