TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

MPR Minta Seluruh Organ Pemerintah Terjun Tangani Bencana

·

MPR Minta Seluruh Organ Pemerintah Terjun Tangani Bencana

PajakOnline.com—Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB) menyebut, sekitar 652 bencana terjadi di Indonesia sepanjang awal tahun 2020 hingga Februari 2020. Berbagai bencana itu telah menyebabkan 123 korban jiwa, dua orang hilang, dan 1,4 juta orang mengungsi.

Fakta itu mendapat perhatian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga tinggi negara tersebut meminta pemerintah memberi respons yang cepat dan tepat sasaran.

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Kesehatan memastikan ketersediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga medis yang memadai dan mendirikan posko-posko kesehatan, untuk dapat memberikan pertolongan pertama dan pengobatan kepada korban terdampak bencana.

Di bidang pendidikan, MPR menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu untuk memastikan hak pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana dan bangunan sekolahnya mengalami kerusakan, dengan bekerjasama dengan volunteer maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk tempat belajar terkait pendidikan mendirikan posko untuk pendidikan sementara, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap dapat berjalan.

Untuk pembangunan fisik akibat rusaknya sarana pendidikan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perlu untuk melakukan pendataan terhadap rumah dan bangunan-bangunan yang rusak akibat bencana, seperti sekolah hingga rumah ibadah, dan segera melakukan perbaikan secara menyeluruh, agar masyarakat dapat memiliki rumah kembali dan dapat beraktifitas seperti semula.

"Kami juga meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk selalu memberikan informasi terkini terkait kondisi cuaca di seluruh wilayah Indonesia, serta menyarankan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan jika akan bepergian jarak jauh, mengingat curah hujan yang masih tinggi hingga awal Maret 2020," ujar Bambang Soesatyo, Ketua MPR, seperti kami kutip dari laman mpr.go.id

Menangani bencana tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Untuk itu, MPR meminta masyarakat untuk mengantisipasi dan meminimalisasi bencana yang berpotensi muncul, seperti banjir maupun longsor, dengan meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan, seperti dengan rutin melakukan kerja bakti di lingkungan sekitar, membersihkan sungai, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak menebang pohon sembarangan.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines