Omnibus Law Berpotensi Kesenjangan Sosial dan Miskinkan Bangsa

PajakOnline.com—Undang-undang (UU) Cipta Kerja, atau Omnibus Law Cipta Kerja, adalah UU super. Ada sekitar tujuh puluh sembilan UU yang terkena imbas. UU ini, katanya, dibuat untuk menarik investasi. Khususnya investasi asing atau PMA (Penanaman Modal Asing): untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan.

[caption id="attachment_2598" align="alignright" width="200"] Kanal Opini Oleh: Anthony Budiawan Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)[/caption]

Omnibus Law Cipta Kerja dapat dikatakan semacam “obral investasi”. “Obral” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti menjual barang secara besar-besaran dengan harga murah.

“Obral investasi” berarti upaya menarik investasi secara besar-besaran dengan memberi berbagai macam insentif dan kemudahan yang menguntungkan investor. Seperti insentif perizinan, insentif perpajakan, insentif ketenagakerjaan.

Namun, obral investasi murahan ini kemungkinan besar akan gagal. Nasibnya bisa sama seperti Paket Kebijakan Ekonomi jilid 1 sampai jilid 16, Tax Amnesty atau Kawasan Ekonomi Khusus: semua gagal total.

Artinya, Omnibus Law Cipta Kerja kemungkinan gagal menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas. Bahkan sebaliknya, Omnibus Law Cipta Kerja bisa memperburuk defisit neraca transaksi berjalan.

Pertama, PMA tidak selalu mencari negara tujuan investasi dengan gaji dan upah murah, seperti yang ditawarkan Omnibus Law Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. PMA juga masuk ke negara-negara maju yang mempunyai struktur gaji dan upah jauh lebih tinggi dari Indonesia. Negara-negara maju tersebut mampu menarik PMA jauh lebih besar dibandingkan Indonesia.

Sebagai contoh, berbasis data world bank, selama 20 tahun terakhir (2000-2019) Hong Kong mampu menarik PMA rata-rata 30,21 persen dari PDB per tahun, Belanda 23,05 persen, Singapore 21,19 persen dan Inggris 4,35 persen. Sedangkan Indonesia hanya 1,78 persen. Padahal gaji dan upah pekerja di Indonesia sangat rendah dibandingkan di negara-negara maju tersebut di atas.

Artinya, gaji dan upah tinggi bukan masalah untuk menarik investor asing. Sebaliknya, gaji dan upah rendah tidak menjamin investor asing akan menanamkan modalnya. Hal ini juga terbukti dengan surat keberatan dari 35 investor asing sehubungan dengan disahkannya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober yang lalu.

Di lain sisi, PMA yang tinggi tidak menjamin pertumbuhan ekonomi tinggi. Rasio PMA terhadap PDB Korea Selatan hanya rata-rata 0,84 persen per tahun selama 40 tahun terakhir (1980-2019). Rasio PMA terhadap PDB ini terendah dibandingkan Hong Kong (23,89 persen), Belanda (17,50 persen), Singapore (19,60 persen), Inggris (3,98 persen), bahkan Indonesia (1,66 persen).

Tetapi, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan ternyata tertinggi dibandingkan negara-negara tersebut, mencapai rata-rata 6,07 persen per tahun. Hong Kong hanya 4,23 persen, Belanda 2,05 persen, Singapore 6,0 persen, Inggris 2,18 persen dan Indonesia 4,84 persen.

Artinya, keberhasilan menarik PMA tidak menjamin pertumbuhan ekonomi tinggi. Korea Selatan memilih pembangunan ekonomi dengan memberdayakan perusahaan dalam negeri. Artinya, pembangunan ekonomi Korea Selatan tidak tergantung dari perusahaan asing.
Namun, produk Korea Selatan mampu menguasai dunia, seperti Hyundai, Samsung, LG dan lainnya. Pembangunan ekonomi Korea Selatan ini mirip Jepang, tidak tergantung PMA.

Data di atas menunjukkan investor (asing) tidak tertarik hanya dengan gaji dan upah buruh murah. Tetapi, banyak faktor lainnya yang lebih penting dari itu. Khususnya kepastian hukum, pemberantasan korupsi, dan stabilitas politik.

Kedua, Omnibus Law Cipta Kerja pada akhirnya akan membuat pekerja Indonesia relatif menjadi lebih miskin, dan kesenjangan pendapatan melebar.

Menurut kajian ILO (International Labour Organization), pekerja di Indonesia hanya memperoleh 38 persen dari total ekonomi (PDB) pada 2017. Sisanya sekitar 62 persen dinikmati pemilik modal.

Porsi pendapatan pekerja ini turun dari 41,5 persen pada 2004. Artinya kesenjangan pendapatan antara pekerja dan pemilik modal meningkat dalam kurun waktu 2004-2017. Dan Omnibus Law Cipta kerja akan membuat jurang kesenjangan pendapatan menjadi lebih lebar lagi. Karena kue ekonomi akan lebih banyak dinikmati pemilik modal yang menerima berbagai insentif. Sedangkan pendapatan pekerja akan stagnan. Bahkan menghadapi risiko menjadi tenaga kontrak permanen. Untuk jangka panjang, pendapatan riil pekerja akan turun.

Pembagian ekonomi untuk pekerja di Indonesia jauh lebih buruk dibandingkan negara maju. Porsi pendapatan pekerja di Belanda pada 2017 mencapai 63,9 persen, Hong Kong 54 persen, Singapore 49,2 persen, Inggris 58 persen.

Rasio pendapatan pekerja yang tinggi ini tidak menghalangi investasi (asing). Bahkan, sebaliknya. Daya beli masyarakat yang tinggi membuat konsumsi masyarakat bergairah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi: demand create supply.

Ketiga, Omnibus Law Cipta Kerja turut obral investasi di sektor pertanian, perkebunan dan sumber daya mineral. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam ini akan membuat Indonesia, dan petani, untuk jangka panjang relatif semakin miskin.

Karena, pembangunan ekonomi sektor ekstraktif pertanian, perkebunan dan pertambangan mempunyai karakteristik decreasing economic returns, atau produktivitas menurun. Artinya, sektor ini tergantung dari perkembangan harga komoditas internasional yang sangat fluktuatif. Di lain sisi, harga komoditas di dalam negeri akan selalu ditekan rendah, agar terjangkau oleh semua kelompok masyarakat.

Terakhir, Omnibus Law Cipta Kerja mengundang korporasi masuk ke sektor hulu pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini, petani akan kalah bersaing dengan korporasi. Lambat laun, petani akan tergeser menjadi buruh (tani). Peraturan klaster ketenagakerjaan akan menambah sengsara buruh tani. Karena mereka mungkin hanya dikontrak saja.