TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Pendapatan Asli Daerah Bisa Digunakan Tangani Wabah Corona

·

Pendapatan Asli Daerah Bisa Digunakan Tangani Wabah Corona

PajakOnline.com— Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 9/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan per 20 Maret lalu.

Keppres ini merupakan revisi atas Keppres No. 7/2020 yang ditetapkan pada pekan sebelumnya. Dalam Keppres yang lama, hanya disebutkan bahwa kegiatan gugus tugas didanai oleh APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Melalui Keppres No.9/2020, seperti dilansir bisnis.com, pemerintah memerinci bahwa pendanaan melalui APBN diperoleh dari anggaran kementerian dan lembaga (K/L) termasuk yang bersumber dari refocussing kegiatan dan realokasi anggaran K/L.

APBD yang dapat digunakan untuk penanganan Covid-19 bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan revisi anggaran, belanja tidak terduga, serta pemanfaatan dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antardaerah.

Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyatakan pihaknya sudah mengidentifikasi dana sebesar Rp62,3 triliun yang bisa direlokasi untuk penanggulangan Covid-19.

Lebih lanjut, terdapat dana APBD sebesar Rp56 triliun hingga Rp59 triliun yang bisa direalokasikan oleh Pemda untuk penanganan Covid-19.

Penyaluran dana desa bagi desa terdampak Covid-19 juga akan diubah mekanismenya. Untuk diketahui, APBN 2020 menganggarkan dana desa sebesar Rp72 triliun.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines