PajakOnline.com—Penerimaan pajak Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat mencapai sebesar Rp31,71 triliun atau setara 30.97% dari target hingga April 2024. Penerimaan secara total tertekan sebagai efek langsung penurunan setoran PPh 25/29 cukup signifikan dari Wajib Pajak yang terkait dengan komoditas. Di sisi lain, beberapa sektor tumbuh cukup baik seperti jasa keuangan dan administrasi pemerintahan. Hal ini mengindikasikan aktivitas ekonomi retail dan operasi pemerintah berjalan on-track.
Mayoritas sektor non-komoditas menunjukkan pertumbuhan bruto dan netto yang positif hingga bulan April 2024. Meskipun dampaknya belum mampu menutupi pertumbuhan negatif dari sektor dominan yaitu pertambangan dan industri pengolahan, namun tren positif dari sektor non komoditas menunjukkan underlying aconomic activity yang resilien.
Pemerintah masih optimis untuk pencapaian target penerimaan dengan melakukan upaya antara lain dengan pengawasan pembayaran masa, pengawasan kepatuhan material tahun pajak sebelum 2024, manajemen restitusi, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak tertentu.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi DKI Jakarta menggelar siaran pers Assets and Liability Committee (ALCo) pada Kamis (30/5/2024) yang dihadiri Kantor Wilayah DJP di wilayah DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) Utama Tanjung Priok, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
ALCo merupakan sinergi pertukaran data dan informasi antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dalam menyajikan data yang akurat terkait pelaksanaan APBN terkini. ALCo juga bertugas menyusun proyeksi realisasi dan rekomendasi langkah-langkah mitigasi risiko penerimaan, belanja, dan pembiayaan.
“Di periode sampai dengan April 2024 ini, kondisi perekonomian dan fiskal masih kuat dan tangguh dalam mendukung program-program pembangunan di DKI Jakarta,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DKI Jakarta Mei Ling dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/5/2024).
Pertumbuhan ekonomi Q1 2024 Jakarta stabil di 4,78 % (yoy) dan tumbuh 0,65 (qtq), didukung oleh Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta masih berada dalam zona optimis dan Inflasi yang melandai.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta masih berada dalam zona optimis (>100) terjaga pada level 142,1. Capaian ini lebih tinggi dari IKK nasional yang tercatat sebesar 127,7.
Inflasi April tercatat 2,11% (yoy), turun 0,07 poin dari bulan Maret (2,18%). Inflasi April disumbang paling besar oleh kenaikan kelompok makanan, minuman dan tembakau 6,53%, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,35% dan pendidikan 2,19%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,23%.
Neraca Perdagangan April tercatat defisit USD786,91 juta akibat:
– Nilai devisa ekspor turun 28,80% (mtm) dan naik 22,60% (yoy). Penurunan dibanding bulan lalu dipengaruhi oleh komoditas yang turun seperti komoditas pangan olahan turun 60,65% dan komoditas sepatu
dan alas kaki turun 29,29%.
– Nilai devisa impor turun 15,35% (mtm) dan turun 2,86% (yoy). Penurunan tersebut juga dipengaruhi oleh komoditas mesin yang mengalami penurunan 3,76% serta parts dan plastik bentuk asal turun
22,74%.
Realisasi APBN dan Proyeksi Pendapatan Regional DJP se-DKI Jakarta
1. Kinerja APBN DKI Jakarta sampai dengan 30 April masih on-track didorong oleh pertumbuhan belanja dan pendapatan yang masih terjaga namun perlu mewaspadai perlambatan pada sisi pendapatan.
2. Pendapatan pajak sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp447,22 Triliun. Pendapatan ini mengalami perlambatan dengan total capaian 33,95% dari APBN 2024.
3. Pendapatan Pajak terkontraksi 13,06% (yoy) dari target. Untuk PPh Non Migas turun 13,49% yang disebabkan penurunan PPh 25/29 cukup signifikan dari Wajib Pajak prominent penentu penerimaan, imbas
penurunan harga komoditas.
