PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 yang mengatur tentang pengawasan atas kepatuhan wajib pajak.
Surat edaran tersebut menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang sudah diterbitkan sebelumnya pada sejumlah surat edaran seperti SE-03/PJ.33/2000, SE-26/PJ/2007, SE-27/PJ/2012, SE-37/PJ/2015, SE-39/PJ/2015, SE-62/PJ/2015, SE-49/PJ/2016, dan SE-07/PJ/2020.
“Seiring dengan dinamika perkembangan yang terjadi, perubahan organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP, dan hasil pemantauan dan evaluasi…perlu dilakukan penyempurnaan proses bisnis pengawasan kepatuhan wajib pajak,” tulis DJP pada SE-05/PJ/2022, kami kutip hari ini.
Penyempurnaan dilakukan DJP melalui penajaman proses bisnis pengawasan, pengakomodasian perkembangan teknologi informasi, dan penyelarasan dengan proses bisnis lainnya, mulai dari pemeriksaan, intelijen, hingga penegakan hukum.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, SE-05/PJ/2022 mengatur proses bisnis pengawasan kepatuhan wajib pajak menggunakan pendekatan end-to-end yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, pemantauan, dan evaluasi pengawasan.
Dari surat edaran tersebut, DJP berharap pengawasan yang komprehensif guna mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal dapat tercipta.
Dengan terbitnya SE-05/PJ/2022, maka SE-03/PJ.33/2000, SE-26/PJ/2007, SE-27/PJ/2012, SE-37/PJ/2015, SE-39/PJ/2015, SE-62/PJ/2015, SE-49/PJ/2016, dan SE-07/PJ/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sejak SE-05/PJ/2022 ditetapkan pada 10 Februari 2022, pelaksanaan pengawasan kepatuhan wajib pajak harus sesuai ketentuan surat edaran tersebut.
