PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenakan sanksi pajak yang mengharuskan membayar sebuah sanksi atau bahkan menerima hukuman berupa denda hingga pidana pajak. DJP menegaskan guna menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dapat dilakukan pemeriksaan pada wajib pajak.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan proposional berdasar standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun macam dan kriteria pemeriksaan pajak, sebagai berikut :
1. Pemeriksaan kantor, ialah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pemeriksaan lapangan, pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Kriteria Pemeriksaan Pajak.
1. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.
2. Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi.
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberi-tahuan melebihi jangka waktu yang ditetapkan.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, maupun likuidasi, akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasar hasil analisis resiko, mengindikasikan ada kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi.
Dari pemeriksaan inilah nantinya keputusan pengenaan sanksi pajak dilaksanakan.
Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewaiiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi.
Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Dalam Ketentuan Umum Perpajakan, setiap orang dengan sengaja :
1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah – olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku atau dokumen lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
3. Tidak melakukan penyimpanan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola dengan elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia.
Wajib pajak yang karena perbuatannya atau tindakannya tersebut yang dilakukan dengan sengaja akan dikenai sanksi. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Ada 2 sanksi perpajakkan, yaitu:
1. Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Sanksi administrasi ini meliputi sanksi denda administrasi, sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi adminsitrasi berupa kenaikan. Letak perbedaan ketiganya yakni
a. Denda
– Atas tidak/terlambat melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan.
– Untuk penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 7 ayat 1 UU KUP
b. Bunga
– Atas kekurangan pembayaran pajak sendiri (PPh 25 atau 29) atau pajak yang dipotong (PPh 21, PPh 22) atau yang dipungut (PPN)
Baca Juga Pancaragam PPh Pasal 4 Ayat 2: Definisi, Objek, dan Tarif
– Untuk PPh Pasal 21,23,25,29 atau pada PPN/PPnBM Pasal 9 ayat (2a)
c. Kenaikkan
– Atas kurang/tidak melaksanakan kewajiban memotong (PPh) atau memungut (PPN) dengan syarat surat pemberitahuan tidak sampaikan, adanya PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasi selisih lebih bayarnya dan tidak seharusnya dikenai tariff 0% dan tidak melaksanakan pembukuan.
– Untuk PPN Pasal 13 ayat (3) UU KUP
2. Sanksi Pidana
Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Sanksi pidana ini meliputi sanksi pidana terhadap wajib pajak, sanksi pidana terhadap pejabat(fiscus), dan sanksi pidana terhadap pihak ketiga. Pengetrapan sanksi pidana di bidang perpajakan bersifat ultimum remedium, artinya hukum pidana atau sanksi pidana baru diterapkan apabila upaya-upaya lain telah dilakukan tetapi tidak membawa pengaruh sama sekali atau dengan kata lain tidak membawa efek jera baik bagi sipelaku maupun calon pelaku.
