TRENDING
Komdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatKomdigi Desak Google Buka Data Penutupan 19 Ribu Kanal YouTube Pro-PemerintahDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tindak Pidana Pajak Diluar CakupanUGM Resmikan Tax Center, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto Dorong Transformasi Coretax dan Pengawasan Transaksi DigitalPemerintah Tetapkan Target Pajak Rokok Rp21,88 Triliun Tahun Depan, Setoran Jabar TerbesarTransaksi QRIS Tumbuh 70,95%, Ekonomi Digital Indonesia Semakin MenguatBI Naikkan Suku Bunga Acuan Menjadi 6%, Rupiah Tertekan dan Dunia Usaha Hadapi Risiko Biaya Lebih TinggiPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan Diperketat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Perbedaan PMSE dan PPMSE, Begini Penjelasannya

· ·

Perbedaan PMSE dan PPMSE, Begini Penjelasannya

PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 148 Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Dari jumlah tersebut, sebanyak 129 PPMSE telah menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp12,2 triliun. Apa perbedaaan PMSE dan PPMSE?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik. Selanjutnya, dalam Pasal 4 Ayat 1 PP Nomor 80 Tahun 2019 dijelaskan, PMSE dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara. Pelaku usahanya pun bisa datang dari dalam negeri maupun luar negeri.

Tujuan pemerintah menerapkan sistem PMSE adalah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital.

Pelaku usaha yang berbisnis melalui PMSE dapat menjalankan bisnisnya melalui sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui wadah milik pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

PPMSE jelas berbeda dengan PMSE. Sesuai Pasal 6 Ayat (4) Pasal 1 PP Nomor 80 Tahun 2019, PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Pihak yang menjadi PPMSE juga dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Namun seperti halnya PMSE, pemerintah dapat menetapkan pihak PPMSE dari luar negeri sebagai badan usaha tetap (BUT), apabila memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

Dengan begitu dapat dikatakan PMSE adalah sebutan bagi pelaku usaha yang berdagang atau berbisnis menggunakan perangkat elektronik. Sedangkan, PPMSE merupakan pihak yang menyediakan platform untuk PMSE melakukan usahanya. Misalnya PMSE merupakan pedagang yang berjualan secara online pada suatu platform. Sementara itu, PPMSE merupakan platform yang menyediakan media untuk berdagang di antaranya, seperti Shoppe, Tokopedia dan marketplace lainnya.

Penunjukan PPMSE oleh DJP mulai diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Pada Pasal 6, PMSE dikenakan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Batasan mengenai pemungutan PPN kemudian dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. Disebutkan bahwa PPN yang wajib dipungut sebesar 10 persen dari dasar pengenaan pajak. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPN yang harus dipungut oleh pelaku usaha PPMSE adalah 11 persen.

PPMSE juga bertugas untuk membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam 1 tahun atau Rp 50 juta dalam 1 bulan; dan/atau Jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan.

Apabila PPMSE telah memenuhi kriteria, tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN, maka dapat menyampaikan pemberitahuan secara mandiri ke DJP. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 PER-12/PJ/2020, pemberitahuan dapat disampaikan melalui alamat posel (email) atau melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP. Pemberitahuan itu nantinya dapat menjadi pertimbangan DJP untuk menunjuk PPMSE sebagai pemungut PPN.

Berita lainnya di Headlines