TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Perbedaan PPh Final dan PPh Non Final

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Dalam pembahasan Pajak Penghasilan (PPh) kita mengenal istilah PPh Final dan PPh Non-final atau tidak final. Secara umum, pajak final atau disebut PPh final adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilannya dengan wajib pajak itu sendiri yang akan langsung menyetorkan pajak terutangnya.

Dalam pelaporan SPT tahunannya, PPh final ini tidak akan diperhitungkan meskipun tetap harus dilakukan pelaporan. Sebab PPh final memiliki sifat sebagai pungutan.

Dalam penerapannya, terdapat 2 kondisi yang menjadi pertimbangan atas dasar penerapan pajak final, yakni:

(1) Adanya penyederhanaan atas pengenaan pajak penghasilan terhadap penghasilan dari usaha dan untuk memberikan kemudahan serta
(2) Mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak.

Sementara itu, PPh non-final merupakan pajak yang akan dikenakan terhadap suatu penghasilan dan nantinya akan diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk mengenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunannya.

Berikut ini 3 hal yang menjadi pembeda antara PPh final dan PPh non-final, yaitu :

1. Perbedaan Sistem Perhitungan
Terdapat perbedaan pada sistem perhitungannya. Dalam PPh final sistem perhitungannya dihitung langsung menjadi satu kesatuan tanpa adanya perhitungan campuran dengan penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh. Sedangkan, dalam PPh non-final sistem perhitungannya akan dihitung atas dasar penghasilan brutonya dan nantinya akan dijumlahkan dengan penghasilan lain-lain, seperti biaya perolehan, pemeliharaan, serta penagihannya. Yang termasuk dalam PPh non-final ini yakni suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan omset di atas Rp 4,8 Miliar dalam setahun.

2. Perbedaan Tarif
Perbedaan selanjutnya terdapat pada sistem tarifnya. Dalam PPh final, tarif yang akan dikenakan adalah tarif umum progresif yang telah tercantum dalam Undang-undang pajak penghasilan pasal17. Sementara dalam pajak non final, tarif yang akan dikenakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan presiden dan peraturan menteri.

3. Perbedaan Waktu Setor
Perbedaan terakhir yakni waktu penyetoran pajaknya. Dalam PPh final, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau yang dibayarkan dapat dikreditkan pada saat SPT tahunan. Sementara pada PPh non final kewajiban perpajakan tersebut baru bisa dilaksanakan ketika wajib pajak sudah menyetorkan serta melaporkan SPT tahunannya, atau dengan kata lain transaksi pajak non final ini dapat dianggap lunas ketika wajib pajak telah selesai melakukan perhitungan pajak akhir tahunnya. (Azzahra Choirrun Nissa)