PajakOnline.com—Sertifikat tanah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah sebagai bukti kepemilikan atau hak atas tanah. Pemilik sertifikat yaitu pemilik sah dari tanah tersebut, dengan hak untuk menguasai, memanfaatkan, dan menjualnya.
Sementara itu, sertifikat tanah sangat penting dalam membuktikan kepemilikan dan hak atas tanah. Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan klaim atas hak-hak tertentu terkait tanah, seperti hak waris atau hak sewa.
Persyaratan yang perlu disiapkan dalam mengurus balik nama sertifikat tanah, sebagai berikut;
- Isi formulir permohonan lalu ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya sebelum diajukan. Pastikan tanda tangan ada di atas meterai.
- Fotokopi identitas pembeli, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat nikah. Bila pengurusan balik nama dikuasakan kepada orang lain, perlu juga menyediakan fotokopi identitas penerima kuasa.
- Jika Anda tidak mengurusnya sendiri dan dikuasakan pada orang lain, maka siapkan Surat Kuasa dari pemilik kepada penerima kuasa. Kemudian surat kuasa ditandatangani di atas meterai;
- Sertifikat asli harus dibawa untuk diproses saat balik nama.
- Siapkan Surat Keterangan Waris (SKW) sesuai peraturan perundang-undangan.
- Siapkan Akta Wasiat notaris.
- Siapkan Akta Jual Beli (AJB) dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Jika pembelian tanah dilakukan di notaris, maka akan mendapatkan AJB dari PPAT. Namun, jika pembelian dilakukan tanpa notaris, tentunya harus mengurus atau membuat AJB dari PPAT terlebih dahulu. AJB ini akan disertakan dalam dokumen syarat balik nama sertifikat tanah.
- Fotokopi identitas penjual atau identitas pemilik sebelumnya, misalnya orangtua.
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Cara balik nama sertifikat tanah;
1. Mengurus AJB ke PPAT. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap pengurusan balik nama sertifikat tanah harus melalui PPAT. Kemudian, kantor PPAT akan memeriksa kesesuaian data/dokumen.
2. Kemudian, bisa langsung segera melanjutkan prosedur balik nama sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuannya untuk mengubah status AJB menjadi SHM (Surat Hak Milik) atau HGU (Hak Guna Usaha).
3. Membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Merujuk Pasal 1 Angka 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
