TRENDING
Viral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan PermohonanViral Pajak Pembalut, DJP Ungkap Alasan Dikenakan PPNKadin Targetkan Ekspor Indonesia USD330 Miliar, UMKM dan Industri Lokal Jadi Sasaran UtamaSKP dan STP Hasil Pemeriksaan Pajak Bisa Dapat Pengurangan Sanksi hingga 100%, Ini SyaratnyaPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Pemerintah Hadapi Tantangan Akhir TahunBaru 25% Perusahaan Multinasional Terapkan Pajak Minimum GlobalAbdul Koni: Patuh Pajak, Pencatatan Pembukuan dan Arus Kas Bikin Bisnis Naik KelasDJP Berikan Fasilitas Pengurangan Sanksi Administratif Pajak, Manfaatkan Segera Di Awal WaktuPengusaha Cerdas, Bisnis Berkualitas: PajakOnline dan IPEMI DKI Jakarta–Kepulauan Seribu Dorong Pengusaha Muslimah Perkuat Strategi Pajak dan KeuanganDanantara Bidik Investasi Rp542 Triliun, Lebih dari 40 Proyek Industri Strategis DisiapkanHarga Minyak Dunia Melonjak, Brent Tembus USD115 per Barel, Biaya Energi Indonesia Terancam NaikRupiah Tertekan, Dolar AS Tembus Rp18.184: Dunia Usaha Waspadai Lonjakan Biaya ImporReformasi Pasar Modal, Jaga Kepercayaan InvestorPemerintah Siapkan Badan Khusus Migas, Perizinan Investasi Bakal Satu PintuBaru 25% Wajib Pajak Multinasional Terapkan Pajak Minimum Global, DJP Dorong Kepatuhan Jelang TenggatPemerintah Siapkan Penyesuaian Insentif KEK di Tengah Pajak Minimum Global 15%DJP Tegaskan Penghapusan Sanksi Pajak Tidak Otomatis, Wajib Pajak Harus Mengajukan Permohonan
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Polri Terbitkan Surat Edaran Pembatasan Belanja Empat Produk Pangan

· ·

Polri Terbitkan Surat Edaran Pembatasan Belanja Empat Produk Pangan

PajakOnline.com—  Satgas Pangan Polri telah menerbitkan surat edaran kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk membatasi penjualan bahan pokok ke masyarakat.

Polri menerbitkan surat edaran mengenai pembatasan pembelian terhadap empat produk pangan, yakni beras, gula, minyak goreng dan mi instan. Kebijakan itu diambil sebagai upaya pemerintah menghambat perilaku panic buying akibat wabah virus corona (Covid-19).

Berdasarkan isi surat edaran tersebut, pembelian produk mi instan dibatasi menjadi maksimal 2 kardus. Pembatasan juga dikenakan pada sejumlah bahan pokok lain dengan rincian pembelian maksimal untuk minyak goreng sebanyak 4 liter, beras dan gula masing-masing 10 kilogram (kg) dan 2 kg.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan bahwa kebijakan pembatasan pembelian bahan pokok di toko ritel, seperti supermarket, guna mencegah terjadinya spekulan yang memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19.

"Pembatasan ini kita akan evaluasi. Kita melihat sisi positifnya, untuk mencegah spekulan-spekulan dan menstabilkan demand dan supply," kata Mendag Agus Suparmanto, seperti dilansir dari Antara.

Mendag mengimbau agar masyarakat tidak membeli kebutuhan pokok secara berlebihan atau panic buying di tengah penerapan social distancing dalam masa penanganan Covid-19.

Terkait dengan mekanisme pembatasan pembelian bahan pokok di ritel modern, Ketua umum Aprindo Roy Mandey menjelaskan pembatasan terhadap empat produk, yakni beras, gula, minyak goreng dan mi instan itu sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan.

Menurut dia, kebijakan pembatasan pembelian ini bertujuan memberikan pemerataan pasokan bahan pangan kepada masyarakat. Dalam pengawasan untuk mencegah adanya spekulan, Aprindo bekerja sama dengan Satgas Pangan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada toko ritel modern.

"Kami berkoordinasi dengan Satgas Pangan di kala ditemukan hal-hal yang tidak sesuai situasi. Kami sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan, mereka sudah memasang banner di toko-toko ritel," kata Roy.

Sebelumnya, Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan kebijakan pembatasan dikeluarkan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, termasuk mencegah pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kondisi pandemi virus corona atau COVID-19 demi meraup keuntungan pribadi.

Dalam surat edaran B/1872/III/Res.2.1/2020/Bareskrim ada empat bahan pokok yang dilakukan pembatasan pembelian, yakni beras maksimal 10 kg, gula 2 kg, minyak goreng 4 liter, dan mi instan maksimal dua dus.

Satgas Pangan mengimbau agar masyarakat tidak panik dengan berbelanja bahan pokok secara berlebihan. Pasalnya pemerintah menjamin ketersediaan pangan di Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan. (ANTARA

Lonjakan permintaan juga dialami produsen beras, PT Buyung Poetra Sembada Tbk (HOKI) belakangan ini. Dari sisi tren, permintaan beras di semester pertama setiap tahun memang tumbuh lebih tinggi ketimbang semester kedua.

Ferdinand Dion, Investor Relations HOKI, mengatakan emiten itu tetap memasok sesuai kondisi penyerapan pasar. Sebab, mereka sudah menandatangani Service Level Agreement (SLA) dengan para peritel.

Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memperkirakan penyerapan minyak goreng akan di bawah produksi, dimana semester pertama tahun ini mencapai 3,44 juta ton dan semester kedua sebesar 2,93 juta ton.

Sejauh ini, GIMNI belum mendapatkan laporan adanya kenaikan permintaan minyak goreng dari produsen di tengah pandemi korona.

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines