TRENDING
Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPNPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPercepatan Restitusi Pajak Jadi Penggerak Ekonomi, Investasi, dan Daya Beli MasyarakatDJP Siapkan Laporan Perdana Pajak Digital Luar Negeri dan Marketplace, Jutaan Transaksi Sudah DiprosesJakarta Kuasai 55,8 Persen Sengketa Pajak Nasional, DJP Ungkap Daerah dengan Perkara TerbanyakBI Umumkan Keputusan Suku Bunga 18 November 2026, Pasar Menanti Arah Kebijakan Moneter dan Nasib RupiahThe Heirloom Jakarta: Merangkai Kemewahan, Seni, dan Legacy Baru Bintang Lima di Ibu KotaPenjualan Ritel Indonesia Diproyeksikan Menguat pada Oktober 2026, BI Soroti Daya Beli MasyarakatDefisit APBN Capai Rp379,3 Triliun hingga Oktober 2026, Pemerintah Jamin Fiskal Tetap TerkendaliPembayaran Pajak Jadi Lebih Mudah dengan CoretaxSebanyak 7 KPP Capai 100 Persen Target, Penerimaan Pajak Nasional Tumbuh 23,2 PersenDeposit Pajak Anjlok 49,8 Persen Menjadi Rp33,6 Triliun, Menkeu Suahasil Ungkap Dana Dialokasikan ke PPh dan PPN
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Pemberi Kerja Wajib Tambah Gaji Karyawan

· ·

PPh 21 Ditanggung Pemerintah, Pemberi Kerja Wajib Tambah Gaji Karyawan

PajakOnline.com— Pemerintah telah mengambil kebijakan memberi stimulus PPh 21 ditanggung negara akibat wabah Corona. Konsekuensi kebijakan itu, pemberi kerja wajib membayarkan tambahan gaji karyawan ketika stimulus PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) diberlakukan.

Hal ini termasuk bagi pemberi kerja yang selama ini memberikan tunjangan PPh Pasal 21 ataupun menanggung PPh Pasal 21 kepada pegawainya.

Baca Juga: Tahun 2020 DJP Fokus Pada Perluasan Pajak

Perintah itu tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 dari PMK No. 23/2020 tentang tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Wabah Virus Corona. PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai, termasuk dalam hal pemberi kerja memberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada pegawai.

Artinya, tambahan penghasilan karena adanya subsidi atas PPh Pasal 21 harus disalurkan kepada pekerja dan tidak boleh ditahan oleh pemberi kerja dengan dalih pemberi kerja selama ini sudah menanggung PPh Pasal 21 pekerjanya sebelum munculnya wabah Covid-19.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktur Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama pun mengkonfirmasi hal tersebut.

"Walaupun selama ini pegawai diberikan tunjangan PPh Pasal 21 atau ditanggung perusahaan, itu merupakan hak karyawan," kata dia.

Baca Juga: Pembebasan PPh 21 Berita Gembira Di Tengah Bencana Corona

Dalam PMK, tertuang bahwa PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pekerja manufaktur yang memperoleh penghasilan dari sektor manufaktur yang termasuk dalam 440 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) WP yang terlampir atau perusahaan KITE, memiliki NPWP, dan memperoleh penghasilan tetap bruto kurang dari Rp200 juta selama setahun.

Stimulus PPh 21 ini berlaku selama 6 bulan terhitung sejak April hingga September 2020.

#LawanCorona #JanganPanik #JagaKesehatan

#PajakOnline #BanggaBayarPajak #IndonesiaMaju

Berita lainnya di Headlines