PajakOnline.com—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan sebanyak 56,38 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah tervalidasi sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga 30 Maret 2023. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena pemadanan atau validasi NIK sebagai NPWP masih berlangsung.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengajak Wajib Pajak segera melakukan validasi NIK sebagai NPWP untuk memudahkan mengakses beragam layanan digital DJP.
“Iya, validasi NIK sebagai NPWP itu lebih memudahkan (Wajib Pajak) mendapatkan layanan online kita. Saat ini, data NIK yang divalidasi sebagai NPWP terus mengalami pertambahan. Sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 sudah terdapat 56,38 juta NIK dan NPWP yang dipadankan,” kata Dwi.
DJP terus melakukan berbagai upaya agar masyarakat dapat segera melakukan validasi NIK sebagai NPWP. Salah satunya adalah dengan mengirimkan email blast yang berisi imbauan kepada Wajib Pajak; bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan sebagainya.
Integrasi NIK sebagai NPWP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022. Aturan ini menetapkan tiga format baru NPWP yang akan digunakan.
Pertama, Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk nantinya menggunakan NIK. Kedua, Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak instansi pemerintah yang menggunakan NPWP dengan format 16 digit. Ketiga, bagi Wajib Pajak cabang akan diberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.
Sesuai UU HPP, NIK sepenuhnya menjadi NIK mulai 1 Januari 2024. Hal ini seirama dengan rencana penerapan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax.
Berikut ini cara mudah untuk melakukan validasi NIK menjadi NPWP;
Masuk ke halaman DJP Online, yaitu https://djponline.pajak.go.id/account/login.
Masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (captcha), lalu login.
