PajakOnline.com—Sampai dengan 31 Desember 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 94 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Para pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk tersebut berkewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar negeri yang dijualnya kepada konsumen di dalam negeri.
Sebanyak 94 PMSE tersebut merupakan hasil penunjukkan, pembetulan, dan pencabutan yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejak mulai berlakunya pengaturan PPN PMSE pada bulan Juli 2020,
DJP hanya sekali melakukan pencabutan, yaitu PT Fashion Eservice Indonesia (Zalora) pada
Desember 2020 lalu. Selebihnya adalah penunjukan dan pebetulan. Terakhir, DJP menunjuk
4 PMSE dan membetulkan 1 PMSE pada bulan November 2021, serta menunjuk 3 PMSE
dan membetulkan 4 PMSE pada bulan Desember 2021.
“PMSE yang baru ditunjuk tersebut adalah Booking.com BV, EA Swiss Sarl, Elsevier BV,
Native Instruments GMBH, Upcloud Limited, Mega Limited, dan Airbnb Ireland Unlimited
Company. Sedangkan PMSE yang baru dibetulkan adalah Linkedin Singapore Pte. Ltd,
Expedia Lodging Partner Services Sarl, Hotels.com, L.P., BEX Travel Asia Pte. Ltd, dan
Travelscape, LLC. Para pelaku usaha ini bergerak di bidang clouding computing, layanan
pemesanan perjalanan, jejaring sosial, layanan permainan, dan lainnya yang menjual produk
dan jasanya kepada konsumen di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor.
Neil menjelaskan, seperti pelaku usaha PMSE lainnya yang telah ditunjuk, para pelaku usaha yang baru ditunjuk ini wajib memungut PPN sebesar 10% dari nilai uang yang dibayarkan oleh pembeli, tidak termasuk PPN yang dipungut.
“Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran oleh pembeli barang dan/atau penerima jasa kepada perusahaan. Para pelaku usaha ini juga wajib membuat bukti pungut PPN. Bukti pungut PPN dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran,” terang Neil.
Lebih lanjut, Neilmaldrin juga menyebutkan penerimaan negara dari PPN PMSE. “Sampai
dengan 31 Desember 2021, 74 PMSE telah memungut dan menyetor PPN PMSE dengan
nilai Rp4.634,7 miliar. Jumlah tersebut terdiri dari setoran tahun 2020 sebesar Rp731,4 miliar dan setoran tahun 2021 sebesar Rp3.903,3 miliar,” kata Neil.
DJP terus melakukan identifikasi terhadap pelaku usaha PMSE luar negeri di Indonesia agar
jumlah pemungut PPN PMSE semakin bertambah dalam waktu dekat. Pemungutan PPN
PMSE ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan keadilan dengan menjaga
kesetaraan berusaha (level playing field) antara pelaku usaha konvensional dan digital.
