TRENDING
PPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi PeminatPPATK Bongkar Dugaan Penghindaran Pajak Importir Mobil Mewah Rp13,08 Triliun, Rekening Nominee Jadi ModusDJP Awasi Transaksi Digital Luar Negeri, Bank dan Fintech Wajib Setor PPN Maksimal 7 HariGubernur KDM dan Wali Kota Bekasi Resmikan Tirta Kalimalang sebagai Destinasi Wisata AirMulai 1 Desember 2026, Kereta Bandara Soetta Berangkat dari Stasiun BogorDJP Intensifkan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Dunia Usaha Waspadai Tekanan Arus Kas Akhir TahunPelaporan Keuangan Terpusat Mulai 2027, DJP Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak KorporasiDJP Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25 November–Desember 2026Kanwil DJP Aceh Jadi yang Pertama Capai Target Pajak 2026, Enam KPP Capai 100 PersenPenerimaan Pajak Kanwil DJP Jateng I Tembus Rp32,02 Triliun, Tumbuh 24,23 PersenDJP Kejar Target Pajak, Penagihan dan Pengawasan DiperketatPemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026Baznas Dorong Zakat Jadi Pengurang Pajak Langsung, Usulkan Reformasi Kebijakan Fiskal IndonesiaDJP Siapkan Lima Strategi Kejar Target Penerimaan Pajak hingga Akhir Tahun IniDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak, Komisaris Perusahaan Bayar Denda Damai Rp533,49 JutaRupiah Tertekan di Kisaran Rp18.300 per Dolar AS, Keputusan BI Jadi Penentu Arah PasarInsentif Pajak Kawasan Industri Masih Sepi Peminat
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Tambah 1.000 Tapping Box, Pemkot Bandar Lampung Kejar Target Pajak

·

Tambah 1.000 Tapping Box, Pemkot Bandar Lampung Kejar Target Pajak

PajakOnline | Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terus diintensifkan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui penambahan pemasangan 1.000 unit alat perekam transaksi atau tapping box di berbagai lokasi usaha wajib pajak.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemkot untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah pada 2025.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menegaskan, tapping box berperan krusial dalam mengawasi kepatuhan penyetoran pajak daerah oleh pelaku usaha.

"Kita akan menambah tapping box lagi, kurang lebih 1.000 unit. Semoga setelah terpasang, PAD kita bisa meningkat," katanya, dikutip Senin (26/5/2025).

Pemasangan alat ini akan difokuskan pada berbagai tempat usaha seperti kafe dan restoran, yang memungkinkan pemkot memantau secara real-time kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman yang telah dipungut. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengumpulan dan pengelolaan pajak daerah.

Dari sisi pelaku usaha, tapping box akan memberikan kemudahan dalam melakukan pencatatan dan menghitung pajak yang harus disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Namun Eva mengingatkan agar pelaku usaha memastikan tapping box selalu dalam kondisi aktif, karena semua data pemasukan pajak akan terekam dalam sistem tersebut.

"Semua data pemasukan pajak terekam di situ, jadi tidak boleh dimatikan," tegas Eva.

Dia memperingatkan bahwa apabila ada pelaku usaha yang kedapatan berbuat curang dengan mematikan mesin tersebut, pemkot akan menjatuhkan sanksi berupa penyegelan tempat usaha.

Selain pemasangan tapping box, pemerintah kota juga menggencarkan berbagai upaya lain untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Langkah-langkah tersebut meliputi sosialisasi langsung kepada wajib pajak, penagihan pajak melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), serta pengiriman Nota Tagihan Pajak Daerah (NTPKB) untuk opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Eva berharap kesadaran membayar pajak seluruh warga dan perangkat pemerintah daerah semakin meningkat. Menurutnya, kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak merupakan faktor penting yang saling berkaitan dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.
(Khairunisa Puspita Sari)

Berita lainnya di Headlines