TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Target Tax Ratio 11%, Pegawai Kemenkeu Bisa Dapat Bonus

· ·

Target Tax Ratio 11%, Pegawai Kemenkeu Bisa Dapat Bonus

Jakarta, PajakOnline – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mendapatkan bonus apabila rasio pajak atau tax ratio Indonesia meningkat hingga mendekati 11% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam beberapa tahun ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat pelantikan pejabat eselon II Kementerian Keuangan di Jakarta, kemarin. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan peningkatan penerimaan negara menjadi prioritas pemerintah untuk memperluas ruang fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Purbaya mengatakan apabila kinerja penerimaan negara meningkat signifikan dan rasio pajak dapat mendekati angka 11%, ia akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pegawai Kementerian Keuangan mendapatkan bonus sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka.

Menurutnya, pencapaian tax ratio yang lebih tinggi sangat penting bagi pemerintah karena akan memperkuat kapasitas fiskal negara untuk mendukung program pembangunan dan kebijakan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, ia meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk meningkatkan kinerja sekaligus menjaga integritas dalam mengumpulkan penerimaan negara.

Pemerintah sendiri tengah mendorong sejumlah langkah untuk meningkatkan penerimaan, antara lain melalui digitalisasi sistem perpajakan seperti implementasi Coretax, peningkatan pengawasan, serta perbaikan tata kelola administrasi perpajakan.

Kebijakan digitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi celah kebocoran penerimaan sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan pajak.

Selain itu, Purbaya juga menekankan bahwa keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada integritas aparat yang menjalankannya.

Ia meminta seluruh pegawai Kemenkeu bekerja maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga target rasio pajak dapat mencapai dua digit di kisaran 11%.

Berita lainnya di Headlines