TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Tarif Pajak dan Cukai Rokok Terkini

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Ketentuan pengenaan cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) diatur dalam peraturan perundang-undangan barang kena cukai. Tarif cukai rokok terbaru, ketentuan barang kena cukai rokok elektronik, dan perhitungan pajak rokok yang benar.

Rokok adalah hasil olahan tembakau. Adapun hasil tembakau didefinisikan sebagai segala jenis olahan akhir tembakau, meliputi cerutu, sigaret, tembakau iris, rokok daun, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak memasukkan bahan pengganti/bahan pembantu dalam pembuatannya. Definisi ini termasuk dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007.

Adapun definisi pengusaha/importir hasil tembakau adalah pengusaha pabrik hasil tembakau (produsen) atau orang pribadi/badan hukum yang mengusahakan pabrik hasil tembakau dan memenuhi persyaratan dalam UU Nomor 39 Tahun 2007.

Sementara itu, pengusaha penyalur hasil tembakau merupakan orang pribadi/badan hukum yang menyalurkan/menjual hasil tembakau termasuk yang menjual secara eceran kepada konsumen akhir.

Sedangkan, Cukai Rokok adalah cukai yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya (UU No. 39 Tahun 2007).

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah bersamaan dengan pemungutan cukai rokok (Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009)

Saat ini, pemerintah telah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil tembakau menjadi 9,9 persen dari yang sebelumnya 9,1 persen.

Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.03/2022 menggantikan PMK Nomor 174/PMK.03/ 2015 s.t.d.d PMK Nomor 207/PMK.03/2016. Sementara bagi pembeli, akan dikenakan PPN lagi sebesar 11 persen.

Dasar pengenaan PPN rokok/pajak terutang atas penyerahan hasil tembakau adalah berdasarkan nilai lain. Adapun nilai lain, yaitu harga jual eceran (HJE) hasil tembakau untuk penyerahan hasil tembakau. HJE hasil tembakau untuk jenis dan merek yang sama dihasilkan dari pengurangan laba bruto untuk penyerahan hasil tembakau yang diberikan.

Sebagai informasi, kenaikan tarif PPN atas hasil tembakau sudah ketiga kalinya dilakukan pemerintah sejak tahun 2015, yakni 8,4 persen (2015); 8,7 persen (2016); dan 9,1 persen (2017). Sesuai PMK Nomor 63 Tahun 2022, tarif PPN dapat dinaikkan menjadi 10,7 persen maksimal pada awal 2025.

Cara menghitung pajak rokok terutang atas penyerahan hasil tembakau oleh pengusaha memiliki rumus sebagai berikut:

PPN= dasar pengenaan pajak (DPP) x tarif efektif.
Berapa tarif cukai rokok?

Dasar pengenaan cukai rokok adalah harga jual eceran (HJE) dengan tarif 40 persen. Misalnya, HJE per batang rokok Rp 1.500. Maka, cukai yang harus dibayar pengusaha rokok per batang: 40 % x Rp 1.500 = Rp 600. (Wiasti Meurani)