TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Tax Ratio Tahun Depan 9,92-10,2 Persen

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Pemerintah dan DPR sepakat untuk menetapkan target tax ratio atau rasio pajak pada tahun 2024 mendatang sebesar 9,92% hingga 10,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengatakan, hasil rapat panitia kerja Penerimaan Negara dan menyampaikan bahwa peningkatan tersebut sebagai bentuk optimalisasi Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sementara itu, pemerintah mengusulkan dalam kerangka kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tax ratio berada di kisaran 9,91 – 10,18 persen dari produk domestik bruto (PDB) 2024 atau lebih tinggi dari target 2023 yang mencapai 9,61 persen.

Komisi XI DPR mendukung usaha pemerintah untuk menambah penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi perpajakan dari program hilirisasi.

“Pemerintah akan mengoptimalisasi PNBP melalui pemanfaatan SDA (sumber daya alam), dividen BUMN (Badan Usaha Milik Negara), peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas, kebijakan penguatan aset barang milik negara yang lebih optimal, serta penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi,” kata Amir dikutip hari ini.

Selain itu, Komisi XI DPR mendukung upaya optimalisasi penagihan piutang PNBP melalui automatic blocking system (ABS) dengan kriteria yang konsisten.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyepakati kenaikan target rasio perpajakan tahun 2024, sehingga bisa menjadi dasar perhitungan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.

Sri Mulyani menjelaskan, asumsi pertumbuhan ekonomi yang semula diperkirakan sebesar 5,3–5,7 persen disesuaikan menjadi sebesar 5,1–5,7 persen. Revisi tersebut dilakukan agar lebih realistis seiring dengan perkembangan terkini serta tantangan dan risiko eksternal. (Kelly Pabelasary)