TRENDING
Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1Pemerintah Permudah Penyelesaian Kewajiban PerpajakanVietnam Melesat, Indonesia Jalan di TempatHarga Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Antisipasi Beban Subsidi BBM dan Tekanan APBNPemerintah Siapkan Stimulus Tiket Pesawat hingga Kereta untuk Nataru, Anggaran Rp883,4 MiliarBPPK Gelar Simulasi Uji Kompetensi Perpajakan Hari Ini, Libatkan 7.000 PesertaDJP Kejar Kekurangan Target Pajak Rp750,1 Triliun, Pengawasan dan Pemungutan Digital DiperkuatPMK 71/2026 Perluas Kewenangan DJP, Penelitian Keberatan Pajak Bisa Libatkan Pertukaran Informasi Lintas NegaraCukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Targetkan Rp1,7 TriliunRestitusi Pajak hingga September 2026 Capai Rp198,71 Triliun, Turun 38,08 PersenPenerimaan Pajak Capai Rp1.607,6 Triliun, Ini Tiga Strategi DJP Kejar Target Sampai Akhir TahunKPP Pratama Tangerang Barat Lelang Toyota Innova 2015, Nilai Limit Rp97,37 JutaCukai Minuman Manis Berlaku Semester II-2027, Kemenkeu Bidik Penerimaan Rp1,7 TriliunBea Cukai Mulai Integrasikan X-Ray KargoMenkeu Suahasil Buka Peluang Penghapusan Sanksi Pajak hingga Dua Tahun, Ini SyaratnyaPemkot Depok Beri Diskon PBB-P2 hingga 100 Persen, Warga Bisa Manfaatkan sampai 30 November 2026Keyakinan Konsumen Indonesia Turun pada September 2026, BI Catat Indeks 118,1
PajakOnline
Beranda
Berita PajaknewsHubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua beritaBerita

Transaksi BKP dengan Non PKP, Dikenakan PPN atau Tidak?

· · pajakonline.com

PajakOnline.com—Transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan PKP terhadap non PKP seringkali terjadi. Bagi PKP yang melakukan transaksi dengan non PKP (pembeli), tetap wajib membuat faktur pajak dengan isian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):00.000.000.0-000.000 dengan identitas non PKP tersebut. Namun, faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena lawan transaksi merupakan non PKP.

Untuk faktur pajak yang bisa dikreditkan adalah faktur yang sudah sesuai dengan ketentuan formal dan material seperti yang dijelaskan pada pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984.

Dengan menerbitkan faktur pajak dengan isian NPWP seperti di atas, tanpa mencantumkan keterangan identitas pembeli dan tanda tangan penjual agar tidak sanksi STP pasal 14 ayat 4 UU KUP.

Sementara itu, apabila PKP melakukan transaksi pembelian BKP dari pengusaha non PKP, maka tidak akan mendapatkan faktur pajak. Selain itu, tidak akan ada pungutan PPN. Tetapi, jika non PKP membeli barang dari PKP (terdapat PPN), kemudian non PKP menjual kembali barang kepada PKP, maka non PKP tidak bisa memungut PPN yang diterima dari pembelian barang sebelumnya.

Meskipun non PKP menjual barang tersebut kepada PKP, bukan berarti harga barang yang dijual non PKP tidak ada PPN, melainkan PPN tersebut sudah melebur menjadi harga modal dan secara tidak langsung masih terdapat unsur PPN dalam harga barang, hanya saja non PKP menganggap PPN tersebut menjadi harga modal barang dagangannya.

PKP yang merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenakan pajak berdasarkan pada UU PPN. Adapun kewajiban sebagai PKP harus melakukan hal-hal berikut ini:


  •  Membuat faktur pajak (tax invoice).

  •  Memungut pajak terutang.

  •  Menyetorkan PPN dan PPnBM terutang yang harus dibayar.

  •  Melaporkan perhitungan pajaknya.


Dengan demikian, bagi pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP/JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun dapat memilih untuk menjadi PKP atau ditetapkan sebagai PKP dan mulai wajib melakukan hal-hal tersebut.(Kelly Pabelasary)