TRENDING
DJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan PresidenDJP Berikan Pengurangan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak Diminta Manfaatkan Kesempatan Sebelum 31 Desember 2026Pajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatPajak Global Minimum: Upaya Global Akhiri Persaingan Tarif Pajak Tidak SehatKanwil DJP Kalselteng Serahkan Tiga Tersangka Pidana Pajak ke Kejari, Kerugian Negara Rp11,5 MiliarDJP Sosialisasikan PMK 71/2026, Tata Cara Keberatan dan Pengurangan Sanksi Pajak DiperbaruiPenerimaan Pajak Minimum Global Masih Terbatas, DJP Evaluasi Strategi Pemajakan Perusahaan MultinasionalEkonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Kuartal III 2026, Lampaui Sejumlah Negara G20Pemerintah Evaluasi Tax Holiday, Insentif Investasi Asing Disesuaikan dengan Pajak Minimum GlobalKemenkeu Kaji Tiga Alternatif Insentif Investasi di Tengah Pajak Minimum Global 15 PersenDari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi IklimTujuh Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan November 2026, Ada Penghapusan Tunggakan hingga Diskon 50 PersenDJP dan Menteri UMKM Luruskan Pernyataan Hashim soal Perluasan Pajak, Warteg hingga Tukang Pijat Tetap Bebas PPhPemerintah Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4–5,5 Persen pada 2026, Konsumsi dan Investasi Jadi PenopangDJP dan Kejaksaan Hentikan Penuntutan Pidana Pajak melalui Denda Damai Rp533,49 JutaEmpat Marketplace Mulai Pungut PPh Pasal 22 Sebesar 0,5 Persen, Pedagang Online Wajib Perhatikan OmzetUngkap Motif dan Aktor Intelektual Penyadapan Presiden
PajakOnline Logo
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

Bapenda Sumbar Gelar Samsat Ngabuburit

·

Bapenda Sumbar Gelar Samsat Ngabuburit

PajakOnline.com—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat menggelar program inovatif "Samsat Ngabuburit" untuk memudahkan pemilik kendaraan membayar pajak saat mencari takjil untuk berbuka puasa.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan, program tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak di Sumbar mendapatkan pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraannya.

"Inovasi ini merupakan cerminan dari komitmen Pemprov Sumbar untuk menghadirkan pelayanan prima bagi seluruh masyarakat. Semoga dengan adanya ini semakin memudahkan masyarakat," katanya, kemarin.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumbar Syefdinon menjelaskan program "Samsat Ngabuburit" akan berlangsung setiap hari Sabtu dan Minggu selama bulan Ramadhan oleh UPT Samsat di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

Jenis layanan yang disediakan tidak ada bedanya dengan pelayanan ketika berurusan ke Kantor Samsat. Hanya durasi layanan yang dibatasi, yakni mulai pukul 15:00 sampai pukul 17:00 WIB.

"Tujuan kita adalah memudahkan masyarakat. Mereka tidak lagi mesti menyiapkan waktu khusus untuk datang ke Kantor Samsat, tetapi bisa mendapatkan pelayanan sembari ngabuburit bersama keluarga menjelang waktu buka puasa," katanya.

Sedangkan untuk persyaratan dalam pembayaran pajak kendaraan, Syefdinon menegaskan tidak ada perbedaan dengan biasanya, yakni cukup dengan membawa STNK asli dan KTP pemilik kendaraan.

Ia berharap dengan beragam kemudahan yang diberikan, kesadaran masyarakat untuk taat pajak juga menjadi semakin meningkat. Sebab, pajak yang dipungut tersebut akan dialokasikan kembali untuk membiayai jalannya roda pembangunan di Sumbar.

Berita lainnya di Headlines