Berita Pajak
10.366 artikel

Kanwil DJP Jatim II Berhasil Hattrick Penerimaan Pajak
23 Jan 2024, 04.00 WIB
PajakOnline.com— Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) II berhasil mengumpulkan penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp28,408 triliun atau 103,35% dari target penerimaan pajak yang diamanahkan sebesar Rp27,488 triliun. Capaian penerimaan pajak

PMK 172/2023 Soal Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha
23 Jan 2024, 03.55 WIB
PajakOnline.com— Wajib Pajak harus menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan berkaitan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Oleh karena itu, Pemerintah mengatur penerapan PKKU melalui Peratu

Kanwil DJP Jaksel I Capai Target Penerimaan Pajak Tahun 2023
23 Jan 2024, 03.50 WIB
PajakOnline.com— Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan (Jaksel) I kembali berhasil melampaui target penerimaan pajak tahunan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Dengan merealisasikan Rp87,186 Triliun, maka Kanwil DJP Jakarta Selatan I men

Kanwil DJP Jakarta Timur Capai Penerimaan Pajak Tahun 2023
23 Jan 2024, 03.25 WIB
PajakOnline.com— Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur menutup Tahun 2023 dengan pencapaian yang luar biasa. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Timur berhasil mencapai target penerimaan pajak di atas target yang telah ditetapkan.

Kanwil DJP Banten Sukses Capai Target Penerimaan 100% Tahun 2023
23 Jan 2024, 02.15 WIB
PajakOnline.com— Kanwil DJP Banten berhasil melampaui target penerimaan tahun 2023. Berdasarkan data penerimaan pajak, Kanwil DJP Banten berhasil mengumpulkan Rp70.869.962.278.168,00 (Tujuh Puluh Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta

Syarat Mengajukan Persetujuan Bersama Hubungan Istimewa sesuai PMK 172/2023
22 Jan 2024, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Salah satu isi PMK ini adalah mengatur tentang kewenangan Direktorat Jen

Sebanyak 131.600 Rumah Tangga Nikmati Akses Pasang Listrik Gratis Sepanjang 2023
22 Jan 2024, 07.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada 131.600 rumah tangga di seluruh penjuru Tanah Air sepanjang tahun 2023 kemarin. Jumlah tersebut lebih tinggi daripada target

DJP: Akhir Pekan ini Layanan Aplikasi Pajak Tidak Bisa Diakses
20 Jan 2024, 05.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan seluruh layanan aplikasi pajak berbasis internet tidak bisa diakses pada Minggu (21/1/2024) pukul 06.00 WIB sampai Senin (22/1/2024) pukul 05.00 WIB. Pengumuman tersebut disampaikan melalui laman resmi DJP. Waktu henti

Viral Pajak Hiburan Naik Jadi 40% hingga 75% di Indonesia
19 Jan 2024, 07.35 WIB
PajakOnline.com— Pajak hiburan yang berlaku di Indonesia menjadi viral karena besarannya yang mencapai 40% hingga 75%. Pemerintah melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 menetapkan PBJT untuk penjualan atau konsumsi barang dan jasa tertentu seperti makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa

Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Persenjataan, Tank sampai Jet Tempur
19 Jan 2024, 07.30 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membebaskan sejumlah barang impor khusus pertahanan dan keamanan dari pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN). Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 157 Tahun 2023. Impor barang khusus pertahanan

Tidak Punya NPWP, Tarif PPh Pasal 21 Bisa Kena Lebih Besar
19 Jan 2024, 07.20 WIB
PajakOnline.com— Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetap berlaku. Artinya tarif yang lebih tinggi masih dikenakan, meskipun tata cara penghitungan PPh Pasal 21 telah diubah menggunakan tarif e

PPN DTP Tidak Berlaku Bagi Tanah Kosong Tanpa Bangunan
19 Jan 2024, 07.10 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah memberikan keringanan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rusun. PPN DTP hanya diberlakukan untuk rumah tapak baru atau satuan rusun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Rumah