TRENDING
Penerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek SyaratnyaPenerimaan Pajak Rp1.796,8 Triliun hingga Oktober 2026, Tumbuh 23,2 PersenRestitusi Pajak Capai Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026MK Tolak Gugatan Larangan Merekam di Kantor PajakKemenkeu Buka Pendaftaran Uji Kompetensi Perpajakan 2026, Peserta Bebas Pilih Tingkat A, B, atau CPemerintah Kaji Insentif PPh Final bagi Emiten dan Investor SahamDJP Gandeng Singapura Buru Data Korporasi Pengemplang Pajak, Transfer Pricing dan Manipulasi Ekspor-Impor DibidikDJP Siapkan Syarat Kepatuhan Pajak untuk Kenaikan Pangkat ASN, TNI, dan PolriDJP Temukan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong, Potensi PPh Rp2,01 Triliun Jadi SorotanSebanyak 11.377 Wajib Pajak Ajukan Pengurangan Sanksi, DJP Catat Setoran Rp595,1 MiliarDJP Harus Kejar Penerimaan Pajak Rp500 Triliun dalam Dua Bulan, Bimo Wijayanto Siapkan Strategi KhususGibran Mundur, Ketua MPR Ahmad Muzani Nyatakan Jabatan Wakil Presiden RI Kosong Mulai Hari IniGibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden RILupa Nomor Objek Pajak? Begini Cara Cek NOP PBB Online 2026, Bisa dari RumahNurkholisoh Ibnu Aman: Kepatuhan Pajak Ditingkatkan, Perluasan Basis Pajak Jadi Kunci Penguatan Penerimaan NegaraEkonomi Digital Indonesia Diproyeksikan Tembus Rp2.148 Triliun pada 2026, E-Commerce Kuasai PasarGaji Pekerja Tidak Otomatis Pajak DTP, Cek Syaratnya
PajakOnline
Beranda
Berita Pajaknews
Hubungi KamiKebijakan Privasi
← Semua berita

Headlines

DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo Sigit

·

DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri, Gantikan Listyo Sigit

Jakarta, PajakOnline — Komisi III DPR RI menyetujui Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Persetujuan tersebut diambil secara aklamasi dalam rapat Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini Kamis, (1/10/2026), setelah Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta persetujuan anggota terhadap pencalonan Suyudi. Para peserta rapat kemudian menyatakan setuju secara aklamasi.

Diusulkan Presiden Prabowo

Suyudi menjadi calon tunggal Kapolri setelah Presiden Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR mengenai usulan pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa pimpinan DPR menerima Surpres tertanggal 30 September 2026 tersebut. Surat itu menjadi dasar DPR menindaklanjuti proses pergantian Kapolri melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Sebelumnya, pada Agustus 2026, Komisi III DPR sempat menegaskan belum menerima Surpres mengenai pergantian Kapolri. Perkembangan pada 30 September 2026 kemudian mengubah status tersebut setelah surat resmi dari Presiden diterima pimpinan DPR.

Suyudi Bawa Doktrin "Polisi Bersama Masyarakat"

Dalam fit and proper test, Suyudi menyampaikan visi kepemimpinannya dengan mengusung tema "Polisi Bersama Masyarakat" sebagai doktrin kepemimpinan sekaligus arah transformasi Polri.

Dalam pemaparannya, ia menempatkan masyarakat sebagai salah satu pusat orientasi pelaksanaan tugas kepolisian.

Pencalonan tersebut juga menjadi kelanjutan dari perjalanan panjang Suyudi di institusi Polri. Perwira tinggi kelahiran Jakarta, 14 Juli 1973, itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994 dan memiliki pengalaman di bidang reserse serta sejumlah jabatan kewilayahan.

Suyudi pernah menjabat Kapolres Majalengka, Kapolres Bogor, Kapolresta Bogor Kota, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Wakapolda Metro Jaya, hingga Kapolda Banten. Pada 2025, ia dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri sebelum kemudian dipercaya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Belum Resmi Dilantik sebagai Kapolri

Meskipun telah mendapatkan persetujuan Komisi III DPR, Suyudi belum dapat disebut sebagai Kapolri definitif.

Proses selanjutnya adalah membawa hasil persetujuan Komisi III ke rapat paripurna DPR. Setelah seluruh tahapan di parlemen selesai, pengangkatan Kapolri baru akan ditetapkan melalui keputusan Presiden dan dilanjutkan dengan pelantikan.

Berita lainnya di Headlines