Berita Pajak
10.406 artikel
Sebanyak 1,9 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT Tahunan
6 Feb 2023, 11.00 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 1,9 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2022. Jumlah tersebut tercatat dari rentang 1 Januari 2023 hingga 2 Februari 2023. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengungka
Jangan Tunda Validasi NIK sebagai NPWP
6 Feb 2023, 10.00 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak tidak menunda melakukan validasi data nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi. Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Huma
Cek Lokasi Bayar Pajak Kendaraan di Samsat Keliling, Senin 6 Februari 2023
6 Feb 2023, 09.00 WIB
PajakOnline.com —Polda Metro Jaya menyediakan 14 lokasi layanan Samsat Keliling bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), pada hari ini Senin, (6/2/2023) Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari akun resmi twitter Traffic Management
Walaupun Penghasilan Di Bawah PTKP, Tetap Harus Lapor SPT Tahunan
6 Feb 2023, 08.10 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan setiap wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif, wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan walaupun penghasilannya di bawah batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penjelasan DJP ini men
Segera Validasi NIK Jadi NPWP
6 Feb 2023, 08.05 WIB
PajakOnline.com —Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengajak seluruh warga masyarakat para wajib pajak agar segera melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebelum melaporkan Surat Pem
Lapor SPT Tahunan, Wajib Pajak Siapkan Daftar Harta
6 Feb 2023, 07.55 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan wajib pajak perihal persiapan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Candisari, Anggit Pratista menjelaskan, wajib pajak badan perlu menyampaikan daftar hart
Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar
6 Feb 2023, 06.25 WIB
PajakOnline.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak pelaku usaha yang terbantu dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan batas restitusi PPN dipercepat, dari Rp1 miliar menjadi Rp5 miliar. Menkeu menjelaskan restitusi PPN dipercepat diberikan u
Cara Setor PPN KMS, Bangunan di Luar Wilayah KPP Terdaftar
6 Feb 2023, 01.10 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerangkan cara menyetor pajak pertambahan nilai atau PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang tempat bangunan didirikan berada di luar wilayah KPP tempat wajib pajak terdaftar.
Perubahan Nama Pemegang NPWP Belum Bisa Online, WP Harus ke Kantor Pajak
6 Feb 2023, 01.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa perubahan data berupa nama dalam nomor pokok wajib pajak (NPWP) tidak bisa dilakukan secara online. Perubahan data perlu diajukan permohonannya melalui kantor pelayanan pajak atau KPP tempat WP terdaftar. Sesuai
Jasa Pekerjaan Bebas Ini Tidak Bisa Pakai PPh Final 0,5%
6 Feb 2023, 00.55 WIB
PajakOnline.com — Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dalam Pasal 56 menyebutkan yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. "Jasa seh
Barang Kena Cukai, Begini Penjelasannya
6 Feb 2023, 00.50 WIB
PajakOnline.com — Barang kena cukai adalah barang yang memiliki karakteristik sehingga dikenakan cukai. Di antara, jenis barang kena cukai yang dikonsumsi masyarakat adalah rokok dan alkohol. Selain rokok dan alkohol, cukai dikenakan juga pada sejumlah barang dengan karakteristik
PKB dan BBNKB Kendaraan Listrik Gratis Tahun 2025
6 Feb 2023, 00.45 WIB
PajakOnline.com — Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan dibebaskan untuk pengguna kendaraan listrik pada tahun 2025 mendatang. Ketentuan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
