Berita Pajak
10.417 artikel
DJP: Kenaikan Tarif PPh 23 Non-NPWP Tetap Berlaku
2 Agu 2022, 02.00 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan ketentuan terkait kenaikan tarif pemotongan PPh Pasal 23 lebih tinggi 100% dari tarif normal masih berlaku, meskipun Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat digunakan sebagai NPWP. DJP menjelaskan NIK yang berlaku sebagai N
Pemblokiran Kominfo Jangan Sampai Ganggu Penerimaan Pajak
2 Agu 2022, 02.00 WIB
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons soal pemblokiran yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang belum terdaftar. Di antaranya, Steam. Padahal platform tersebut termasuk salah satu pelaku PMSE yang suda
Setoran Pajak Digital Capai Rp2,47 Triliun
2 Agu 2022, 01.30 WIB
PajakOnline.com— Realisasi penerimaan pajak digital atau PPN PMSE atas penyerahan produk-produk digital di Indonesia pada semester I/2022 tercatat sudah mencapai Rp2,47 triliun. Kinerja PPN PMSE hingga Juni 2022 sudah hampir menyamai realisasi PPN PMSE sepanjang 2021. Pada tahun
Pajak Hiburan sesuai UU HKPD, Begini Penjelasannya
2 Agu 2022, 00.30 WIB
PajakOnline.com— Sejak Pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), konser musik dan beragam pertunjukan lainnya perlahan mulai kembali digelar. Salah satunya, konser musik yang digelar di Pekan Raya Jakarta (PRJ). Konser musik merupakan salah salah
Aturan PPN Baru Kurangi Beban Pialang Asuransi
1 Agu 2022, 08.00 WIB
PajakOnline.com— Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (Apparindo) menyambut regulasi baru yang mengatur soal pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi berdampak positif terhadap industri. Dengan terbit
Notaris PPAT Kini Tidak Perlu Antre Lagi di Kantor Pajak
1 Agu 2022, 05.30 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan aplikasi pengalihan hak atas tanah/bangunan berbasis elektronik (e-PHTB) Notaris/PPAT untuk memudahkan para notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo men
Penagihan Utang Pajak, DJP Sita Serentak Aset Wajib Pajak
1 Agu 2022, 05.00 WIB
PajakOnline.com —Sebanyak 8 kantor pelayanan pajak (KPP) di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (Sumselbabel) menggelar kegiatan sita dan lelang serentak pada pekan kedua Juli 2022. Kedelapan KPP yang ambil bagian dalam si
Hingga Juni 2022, Penerimaan Pajak Capai Rp868,3 Triliun
1 Agu 2022, 04.30 WIB
PajakOnline.com —Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2022 sebesar Rp868,3 triliun. Angka itu juga setara 58,5% dari target yang tercantum dalam Perpres 98/2022 Rp1.485 triliun. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi
DJP Evaluasi Diskon Pajak Mobil
1 Agu 2022, 04.00 WIB
PajakOnline.com —Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap insentif pajak, termasuk pemberian diskon PPnBM ditanggung pemerintah (DTP) atas mobil baru. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo mengatakan, insentif pajak masih tersedia bagi sektor-sektor yang dirasakan masi
DJP Kirim Surat Permintaan Penjelasan kepada 3,9 Juta Wajib Pajak
1 Agu 2022, 03.30 WIB
PajakOnline.com —Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) terus berupaya mengumpulkan penerimaan pajak dari semua subjek pajak sesuai aturan undang-undang. “Hal ini untuk merespons adanya pertanyaan dari masyarakat terkait bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggali potensi pe
NIK sebagai NPWP, Wajib Pajak Non Efektif Harus Aktivasi
1 Agu 2022, 03.00 WIB
PajakOnline.com —Wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak dengan status nonefektif (NE) masih dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Syaratnya status NPWP perlu diaktivasi kembali. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Paja
Wajib Pajak Ajukan Pencabutan Status PKP Diperiksa Petugas Pajak
1 Agu 2022, 02.30 WIB
PajakOnline.com— Wajib pajak yang mengajukan permohonan pencabutan pengusaha kena pajak (PKP) didatangi petugas pajak untuk dilakukan pemeriksaan lapangan di tempat usaha yang bersangkutan. KPP Pratama menerjunkan petugasnya untuk menindaklanjuti permohonan pencabutan PKP tersebu
