Berita Pajak
10.417 artikel
Jasa Pengiriman Paket Kena PPN
11 Apr 2022, 01.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.03/2022 yang menetapkan jasa pengiriman paket merupakan salah satu jasa kena pajak (JKP) yang dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berlaku mulai 1 Apr
E-Faktur Harus Dapat Persetujuan DJP
11 Apr 2022, 00.30 WIB
PajakOnline.com— Faktur pajak berbentuk elektronik atau e-faktur harus di-upload dan mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.Aturan ini tercantum dalam peraturan baru Dirjen Pajak mengenai e-faktur yakni PER-03/PJ/2022 Sesuai Pasal 18 ayat (1) perdirjen tersebut, e-fa
Respons Inflasi, Pemerintah Bagikan BLT Minyak Goreng
10 Apr 2022, 09.00 WIB
PajakOnline.com— Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata menyatakan, program pemberian Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor) bukan upaya untuk mengendalikan inflasi, melainkan merespons inflasi yang terjadi. Hal tersebut disampaikan dalam Media Briefing BLT Migor
Aturan Terbaru PPN Kendaraan Bekas
10 Apr 2022, 05.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/2022 sejak 1 April 2022 yang mengatur tentang ketentuan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Aturan tersebut mencabut PMK 79/2010 sebelumnya. Penggantian ket
Ketua MPR: Pajak Kripto Tingkatkan Penerimaan Negara
9 Apr 2022, 16.42 WIB
PajakOnline.com— Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah yang mengenakan pajak atas transaksi aset kripto. Pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini tercantum dalam Peraturan Men
Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan Badan Capai 338.658
9 Apr 2022, 09.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat SPT Tahunan Badan yang sudah disampaikan wajib pajak telah mencapai 338.658 SPT hingga 8 April 2022. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan, jumlah wajib pajak badan yang harus melapor
Layanan Lupa EFIN Bagi Wajib Pajak yang Sudah Aktivasi
9 Apr 2022, 05.00 WIB
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberitahukan bahwa layanan Lupa EFIN melalui media sosial Twitter Kring Pajak hanya bisa diakses oleh wajib pajak yang sudah mengaktivasi EFIN nya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini menanggapi banyaknya wajib pajak yang mengajukan aktivasi
Paket Akomodasi Umroh dan Haji Juga Kena PPN
9 Apr 2022, 03.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap akomodasi perjalanan keagamaan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Pe
BPKN Minta Pemerintah Kembalikan HET Minyak Goreng
9 Apr 2022, 01.00 WIB
PajakOnline.com— Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengembalikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Dengan begitu, pemenuhan minyak goreng di dalam negeri bisa tercukupi Kepala BPKN Rizal E Halim mengatakan, HET yang dir
Presiden Jokowi Umumkan Cuti Bersama, Libur Lebaran, dan Boleh Mudik
9 Apr 2022, 01.00 WIB
PajakOnline.com— Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pandemi belum berakhir. Oleh karena itu, Presiden mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa waspada, segera divaksin dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. "Bersegeralah melengkapi dengan vaksin booster,
Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Menghitung Tarif PPh Pasal 25
8 Apr 2022, 21.00 WIB
PajakOnline.com— Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan harus membayar pajak yang terutang dalam jangka waktu satu tahun dan harus dilunasi. Namun, bisa jadi ada wajib pajak yang kesulitan dalam melunasi pembayarannya sehingga pembayaran pajak secara angsuran dapat lebi
Barang Hasil Pertanian Tertentu Kena PPN, Cek!
8 Apr 2022, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan hasil pertanian tertentu terhitung 1 April 2022. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Ni
