Berita Pajak
10.417 artikel
Penjelasan Payment Getaway
18 Mar 2022, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Belanja online ramai di tengah masyarakat. Dengan adanya jual beli online, maka sistem pembayaran yang ditawarkan juga sudah semakin canggih, biasa disebut dengan payment getaway. Payment getaway merupakan media pembayaran dalam transaksi jual beli online melalui
Alokasi HKPD Perhatikan Aspek Keadilan
18 Mar 2022, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Undang-undang Hubungan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) merupakan upaya penguatan desentralisasi fiskal dengan mendorong pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien. Melalui hubungan keuangan pusat dan daerah ya
Transformasi Digital Berikan Akses Luas Bagi Perempuan
18 Mar 2022, 15.00 WIB
PajakOnline.com— Transformasi teknologi digital meningkat signifikan di masa pandemi. Peningkatan penggunaan teknologi digital ini seharusnya bisa memberikan peluang bagi perempuan, sebagai solusi bagi mereka yang terkadang harus bekerja untuk mengurus keluarga yang menjadi tangg
UU HKPD, Jenis Retribusi Masih Tunggu Peraturan Pemerintah
18 Mar 2022, 14.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah segera membuat peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai jenis retribusi sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suah
UU HKPD, PKB dan BBNKB Bisa Kena Pajak Opsen
18 Mar 2022, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah Daerah, Pemkab, Pemkot mendapatkan kewenangan untuk mengenakan opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d
Cara Mendapatkan Kode Otoritas DJP untuk Tanda Tangan Elektronik
18 Mar 2022, 12.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan layanan perpajakan secara elektronik. Tujuannya semakin memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dokumen elektronik ini ditandatangani Wajib Pajak dengan menggunakan tanda-
Pemberlakuan Tarif PPN 11 Persen, Tunggu Pengumuman Pemerintah
18 Mar 2022, 11.00 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama instansi pemerintah terkait akan memerhatikan kondisi dan situasi terkini sebelum memberlakukan tarif PPN sebesar 11% pada 1 April 2022 mendatang. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan
DJP Sosialisasi Lapor SPT Tahunan untuk Koperasi
18 Mar 2022, 09.00 WIB
PajakOnline.com— Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima masukan dari Dinas Koperasi dan UKM setempat mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak (WP) badan atau koperasi. Sebab, ternyat
Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) Makin Mudah
18 Mar 2022, 08.00 WIB
PajakOnline.com— Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan ada tambahan kemudahan administratif dalam tata cara dan persyaratan pembayaran atau pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dalam revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Ida menjelaskan, ketentuan Permenaker 2/
Indonesia Tahan Gejolak Geopolitik
18 Mar 2022, 07.00 WIB
PajakOnline.com— Konflik antara Negara Rusia dengan Ukraina menciptakan ketidakpastian lain dari pemulihan ekonomi. Tapi, Indonesia mampu menahan gejolak tersebut. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) pada Indonesia Conference 2022 Fitch on Indonesia “Exit Strategy after
Perhatikan Batas Akhir Lapor SPT Masa PPh Unifikasi
18 Mar 2022, 01.00 WIB
PajakOnline.com— Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan unifikasi batas akhirnya 20 hari sesudah masa pajak berakhir. Sesuai Pasal 8 ayat(1) PER-24/PJ/2021. Ketika SPT Masa PPh unifikasi tidak disampaikan dalam waktu yang telah ditentukan, sanksi administrasi
Cara Menghapus NPWP Wanita Kawin
17 Mar 2022, 21.00 WIB
PajakOnline.com— Setiap orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai UU Pajak Penghasilan (PPh) sebagai wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sudah tidak lagi memenuhi syarat subjektif dan objektif tersebut maka Wajib Pajak dapat menona
