Berita Pajak
10.454 artikel

Cara Mengetahui Denda Pajak Kendaraan Bermotor secara Online
11 Nov 2021, 03.30 WIB
PajakOnline.com— Cara mengetahui denda pajak motor dapat dilakukan dengan offline dan online. Kami pilihkan yang mudah saja secara online. Sebab, lebih praktis dan aman. Berikut cara mengecek dan mengetahui pajak motor dan dendanya: 1. Situs e-samsat ● Buka situs e-Samsat DKI Jak

Perbedaan PPN Dibebaskan dan PPN Tidak Dipungut
11 Nov 2021, 03.00 WIB
PajakOnline.com— Dalam pajak pertambahan nilai (PPN) ada istilah PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut, yang menjadi fasilitas dalam PPN yang telah diatur pada Pasal 16B Undang-Undang No. 8 Tahun 1993 jo. Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 (UU PPN). Pemberian fasilitas pada PPN ini

Road Tax, Stiker QR Code Jadi Bukti Pemilik Kendaraan Bayar Pajak
11 Nov 2021, 02.30 WIB
PajakOnline.com— Korlantas Polri bekerja sama dengan Jasa Raharja, dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri meluncurkan digitalisasi pajak kendaraan atau road tax. Ke depan, setiap kendaraan, baik mobil ataupun motor, bakal dipasang stiker ber-hologra

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Ini Penjelasannya
11 Nov 2021, 01.30 WIB
PajakOnline.com— Bagi Anda yang berencana memiliki rumah atau mungkin sudah memilikinya, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah SPPT. SPPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Lalu, apa hubungannya dengan kepemilikan rumah? Karena hal ini terkait keti

Barang Lartas, Ini Penjelasannya
10 Nov 2021, 20.00 WIB
PajakOnline.com— Barang larangan dan/atau pembatasan (barang lartas) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 161/PMK.04/2007 jo PMK 224/PMK.4/2015, diartikan sebagai barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya yang ke dalam ataupun dari daerah pabean. Be

Daerah Pabean dalam PPN
10 Nov 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor 42 Tahun 2009 PPN diartikan sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dengan penjelasan di atas, bisa dika

Bea Masuk Berikut Aturan Perhitungannya
10 Nov 2021, 15.00 WIB
PajakOnline.com— Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai kepabeanan, Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan kepada barang impor. Impor artinya aktivitas memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Selanjutnya, daerah pabean dijela

Cara Mengubah Password EFIN DJP Online
10 Nov 2021, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Sistem pelaporan pajak yang hanya dilakukan setahun sekali mengakibatkan Wajib Pajak ada yang lupa akan password DJP online. Hal tersebut sudah sangat umum terjadi oleh para Wajib Pajak ketika ingin melaporkan SPT pajaknya harus masuk ke situs resmi DJP online te

Percepat Pemulihan, Pemerintah Perluas Penerima Insentif Pajak
10 Nov 2021, 12.23 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah memperluas kriteria Wajib Pajak (WP) yang berhak memanfaatkan insentif pajak untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Melalui PMK149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas PMK-9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pand

Perwakilan Wajib Pajak Pribadi atau Badan, Cek Aturannya!
9 Nov 2021, 20.00 WIB
PajakOnline.com— Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturang perundang-undangan perpajakan. Sebagai Wajib Pajak, hendaknya memahami meng

Penyidikan Tindak Pidana Pajak, Ini yang Dilakukannya
9 Nov 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Penyidikan menjadi tahapan selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang memberikan pertanda bukti permulaan. Mudahnya, bukti permulaan menjadi keadaan, bukti, atau benda yang bisa berpotensi memberikan petunjuk mengenai adanya sebuah tindak pidana perpajakan. Penyidik

Pendapatan Asli Daerah, Ini Penjelasannya
9 Nov 2021, 13.00 WIB
PajakOnline.com— Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teratur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan adanya PAD menjadi realisasi dari