Berita Pajak
10.454 artikel
Kejar Terus Pajak Orang Kaya, Ini Alasan Pemerintah
2 Nov 2021, 06.30 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus menargetkan dan mengejar pajak orang kaya (high wealth individual).Pungutan pajak orang kaya ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin terdampak pandemi Covid-19. "Dalam situasi Covid
Penyegelan dalam Pemeriksaan Pajak
2 Nov 2021, 05.30 WIB
PajakOnline.com— Sudah menjadi bagian dari proses pengendalian dalam perpajakan yaitu melakukan pemeriksaan pajak. Dilakukannya kegiatan pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dan aturan yang berl
Pemimpin Negara G20 Sepakati Pajak Minimal 15 Persen
2 Nov 2021, 05.00 WIB
PajakOnline.com— Para pemimpin negara-negara G20 telah menyepakati pajak penghasilan dari perusahaan-perusahaan raksasa, minimal 15 persen. Kesepakatan ini mengikuti perhatian mengenai kekhawatiran perusahaan internasional bakal mengarahkan keuntungan mereka melalui yurisdiksi pa
Program Pengungkapan Sukarela dan Tax Amnesty, Ini Perbedaannya
2 Nov 2021, 04.30 WIB
PajakOnline.com— Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP) telah disahkan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam UU HPP ini, terdapat Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bagi wajib pajak. Sebelumnya, Pemerintah juga pernah melakukan program senada di masa l
Depresiasi Aset Tetap dan Metodenya
2 Nov 2021, 03.00 WIB
PajakOnline.com — Dalam aset tetap, misalnya, mesin produksi atau kendaraan, yang perusahaan miliki tidak dapat dipakai secara berkepanjangan. Karena aset tetap seiring lamanya pemakaian kinerjanya akan terus menurun bahkan mengalami kerusakan. Penggunaan aset tetap yang berkepan
Apa Itu Global Minimum Tax?
2 Nov 2021, 02.00 WIB
PajakOnline.com — Global minimum tax adalah nilai pajak minimal yang patut dibayarkan bagi setiap perusahaan multinasional domestik yang mendapatkan penghasilan dari luar negeri. Adanya aturan ini bertujuan untuk memastikan perusahaan multinasional domestik untuk membayar tingkat
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia
1 Nov 2021, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) adalah buku yang berisikan sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, mencakup Ketentuan Untuk Menginterpretasi HS (KUMHS), Catatan dan Struktur Klasifikasi Barang yang disusun mengikuti Harmonized System (HS) dan
Fringe Benefit Tax
1 Nov 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Di luar pemberian upah yang berbentuk kas atau tunai ( benefit in cash ), pemilik usaha juga ada yang memberikan fringe benefit untuk para pekerjanya. OECD mengartikan fringe benefit menjadi bentuk tunjangan yang melengkapi di luar upah atau gaji normal. Fringe b
Kadin: Pajak Karbon Upaya Menekan Dampak Krisis Iklim
1 Nov 2021, 14.00 WIB
PajakOnline.com— Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan para pelaku usaha perlu mendukung penerapan pajak karbon untuk menekan dampak krisis iklim. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin 2021–2026 Arsjad Rasjid dalam acara sosialisasi Undang-Undang Harmo
Perbedaan Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
1 Nov 2021, 12.00 WIB
PajakOnline.com— Pajak adalah pungutan yang dibebankan kepada seluruh Wajib Pajak yang berlaku di setiap negara dan bersifat memaksa. Pajak merupakan pemasukan negara yang paling besar yang nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan rakyat yang berarti di sini pajak dapat dika
JASMERAH: Daerah yang Membangun Indonesia Merdeka
1 Nov 2021, 09.04 WIB
Kanal Opini Oleh Anthony Budiawan – Political Economy and Policy Studies (PEPS) PajakOnline.com— Jasmerah, judul pidato Presiden Soekarno yang terakhir pada 1966, merupakan singkatan dari “Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah”. Jasmerah merupakan pesan yang masih sangat releva
Ini Gunanya Faktur Pajak
29 Okt 2021, 14.00 WIB
PajakOnline.com — Wajib Pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi berupa barang atau jasa membutuhkan Faktur Pajak sebagai alat bukti telah memungut pajak dari pembeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Dirjen Pa
