Berita Pajak
10.459 artikel

Siap-Siap! Pajak Karbon Mulai 1 Januari 2022
11 Okt 2021, 03.00 WIB
PajakOnline.com— Dalam Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) pasal 13 dijelaskan bahwa pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Subjek pajak karbon yakni orang pribadi atau badan yang membeli baran

Soal Pandora Papers, Ini Respons DJP
11 Okt 2021, 02.30 WIB
PajakOnline.com— Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan membuka dan mempelajari dokumen Pandora Papers. Data yang dirilis dalam laporan jurnalisme investigatif dunia ini bisa dipergunakan untuk mendukung pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam negeri. Namun, DJP menyatakan belum men

Perusahaan Cangkang, Modus Penghindaran Pajak
11 Okt 2021, 02.30 WIB
PajakOnline.com — Untuk menghindari kewajiban membayar pajak ada berbagai cara yang dilakukan bagi para pelaku usaha dengan modus penghindaran pajak. Salah satu caranya mendirikan perusahaan 'cangkang' di negara suaka pajak atau bebas pajak. Cara seperti ini dilakukan semata-mata

Dampak Buruk Penghindaran Pajak kepada Perusahaan
11 Okt 2021, 01.30 WIB
PajakOnline.com— APBN merupakan anggaran yang dialokasikan negara kepada beberapa sektor yang dilakukan untuk kesejahteraan rakyat dan penggerak roda ekonomi, salah satu sumber pendapatan APBN yakni Pajak, yang merupakan kewajiban bagi para wajib pajak dan dibayarkan tiap bulan,

Mengenal Jenis Tarif Pajak Berlaku di Indonesia
11 Okt 2021, 01.00 WIB
PajakOnline.com — Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung-jawab wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran presentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Terdapat berbagai jenis

Kasus Faktur Pajak Fiktif, Pelaku Masuk Penjara dan Kena Denda Miliaran Rupiah
9 Okt 2021, 06.00 WIB
PajakOnline.com— Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan vonis hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp8,39 miliar kepada Ahmad Choeroni bin Jumono. Hukuman penjara dan denda tersebut dijatuhkan karena Ahmad diketahui dan terbukti menjadi pelaku yang menggunakan

Plastik Hingga Minuman Manis Bakal Kena Pajak, Imbas Naiknya Target Pajak
8 Okt 2021, 18.00 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah dan DPR telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, dengan target penerimaan perpajakan di tahun 2022 sebesar Rp 1.506,9 triliun yang sudah dinaikkan dari tahun sebelumnya yang telah mencapai Rp1.

Relaksasi Lagi Pajak Dividen Dibebaskan, Tapi Ada Syaratnya
7 Okt 2021, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Pajak dividen, yakni pemungutan pajak atas laba yang diterima oleh pemegang saham, pemegang polis asuransi atau anggota koperasi yang mendapatkan bagian hasil usaha. Tarif pajak dividen sendiri akan berbeda tergantung dari pasalnya. Sesuai dengan Undang-Undang Re

NIK sebagai NPWP Masih Tunggu Paripurna DPR
7 Okt 2021, 10.00 WIB
PajakOnline.com— Pembahasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ini masih akan diteruskan ke Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada sidang paripurna DPR RI. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direkt

Pandora Papers: DPR Harus Batalkan Tax Amnesty 2022
7 Okt 2021, 08.00 WIB
Opini Prof. Dr. Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) PajakOnline.com— Pandora Papers dibocorkan ke publik. Tentu saja menghebohkan dunia. Karena melibatkan kepala negara dan para pejabat pemerintah aktif serta orang-orang terkenal dari b

Pajak Penghasilan Orang Kaya Naik Jadi 35 Persen
7 Okt 2021, 06.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah bakal menaikkan tarif pajak orang kaya ( high wealth individual ), warga kelas atas Indonesia menjadi sebesar 35 persen. Kenaikan tarif pajak ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Dengan begini, struktur

Wajib Pajak Terima SP2DK dari KPP, Ini yang Harus Dilakukan
7 Okt 2021, 05.30 WIB
PajakOnline.com — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta wajib pajak untuk mengecek kesesuaian data atau keterangan yang diberikan dalam SP2DK dengan kondisi sebenarnya. Wajib pajak tidak perlu khawatir bila mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (