Berita Pajak
10.459 artikel
Integrasi NIK dan NPWP untuk Perluasan Basis Pajak
7 Okt 2021, 04.30 WIB
PajakOnline.com — Integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) amat bermanfaat untuk kepentingan perpajakan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Mengacu Pasal 10 ayat (1) Perpres 83/2021, data penerima layanan yang telah dilengkapi NIK
Pelayanan Publik Wajib Cantumkan NIK dan NPWP
7 Okt 2021, 04.30 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah mewajibkan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam seluruh rangkaian proses yang berhubungan dengan pelayanan publik. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021. Aturan ini b
Perpres 83/2021, Integrasikan Data Kependudukan dan Perpajakan
7 Okt 2021, 02.30 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemutakhiran dan mengintegrasikan data kependudukan dan perpajakan. Ketentuan men
Pemerintah Beri Batas Waktu 2 Tahun untuk Pencantuman NIK dan NPWP dalam Pelayanan Publik
7 Okt 2021, 01.00 WIB
PajakOnline.com — Pemerintah melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 83 Tahun 2021 telah menerbitkan peraturan baru mengenai pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik. Perpres yang berlaku sejak 9 September 202
Untung Bayar Pajak, Mudah Dapat Insentif
6 Okt 2021, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah telah membantu meringankan beban para wajib pajak di masa pandemi ini. Di antaranya dengan memberikan keringanan ataupun insentif pajak. Pemberian insentif pajak ini diberikan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak, antara lain, berupa pengurangan
Jangan Sampai Kelewat, Pemprov Bali Perpanjang Keringanan Bayar Pajak Kendaraan
6 Okt 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memperpanjang pemberian keringanan pajak daerah berupa pajak kendaraan bermotor hingga bulan Desember 2021 untuk meringankan beban warganya di tengah pandemi. Tak hanya diskon, ada pula penghapusan sanksi admnistrasi dan keringa
Pajak Daerah dan Retribusi, Apa Bedanya?
6 Okt 2021, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Kualitas pelayanan publik dalam sektor kesehatan, pendidikan, keamanan, kebersihan, dan lain sebagainya diharapkan dapat meningkat setiap tahunnya. Untuk mewujudkan hal itu pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, salah satunya dana tersebut bersumb
Keuntungan UMKM Rajin Bayar Pajak, Cek!
6 Okt 2021, 03.30 WIB
PajakOnline.com — Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Karena merupakan sebuah kewajiban se
Perpanjangan Fasilitas Diskon Pajak Properti Upaya Pulihkan Ekonomi
5 Okt 2021, 20.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas properti melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.010/2021. Perpanjangan ini bertujuan untuk membangkitkan atau memulihkan perekonomian Indonesia di teng
Dana Insentif Pajak Tinggal Rp3,42 Triliun
5 Okt 2021, 18.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah menyampaikan realisasi anggaran insentif pajak untuk dunia usaha sudah mencapai Rp59,41 triliun per 1 Oktober 2021. Realisasi ini setara 94,6% dari pagu anggaran Rp62,83 triliun. Artinya, sisa anggaran Rp3,42 triliun untuk memberikan berbagai insentif
Integrasi NIK dan NPWP, DJP Harus Siapkan Teknologi Informasi Canggih
5 Okt 2021, 17.00 WIB
PajakOnline.com— Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan transformasi dan reformasi dalam administrasi perpajakan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutk
Pengusaha Kecil Ini Bebas PPN
5 Okt 2021, 16.00 WIB
PajakOnline.com— Pengusaha kecil tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak wajib memungut, menyetor, juga melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terutang. Pengusaha kecil adal
